Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Calon Hakim Agung Subiharta Menilai Praktik Peradilan HAM di Indonesia Belum Optimal

Pandangan terkait hal tersebut dimentahkan oleh panelis yang merupakan anggota Komisi Yudisial yakni Amzulian Rifai.

Calon Hakim Agung Subiharta Menilai Praktik Peradilan HAM di Indonesia Belum Optimal
Tangkapan layar Kanal Youtube Komisi Yudisial
Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Subiharta, dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-2 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Rabu (4/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Subiharta, menilai praktik peradilan HAM di Indonesia belum optimal.

Ia mengatakan untuk memproses suatu pelanggaran HAM di Indonesia harus melalui suatu mekanisme di mana Komnas HAM berperan sebagai yang melakukan proses penyelidikan secara awal.

Menurutnya tidak mudah memformulasikan pelanggaran HAM berar di Indonesia.

Karena, kata dia, ada tiga hal dalam pelanggaran HAM berat yang nanti bisa diproses melalui pengadilan HAM yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, dan pidana yang berkaitan dengan peperangan.

Baca juga: Calon Hakim Agung Suharto Mengaku Sempat Tak Nonton TV Selama 6 Bulan Saat Adili Perkara Besar

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan panelis terkait pandangannya terhadap praktik pengadilan HAM di Indonesia dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-2 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Rabu (4/8/2021).

"Sekarang kalau kita lihat di kasus-kasus di Indonesia, bagaimana, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai suatu, tidak berhasil. Misalnya pelanggaran HAM (berat) terhadap kasus Semanggi. Sampai sekarang ternyata belum dilakukan suatu proses penegakan hukum setelah melalui perubahan pemerintahan dari dekade sebelumnya atau dari presiden sebelumnya ke presiden yang sekarang," kata dia.

Oleh karena itu menurutnya, praktik peradilan HAM tetap membutuhkan political will atau kehendak politik dari penguasa.

Ia pun mengungkap kemungkinan dijalankannya dua proses secara bersamaan dal hal itu yakni penegakan hukum di satu sisi, dan rekonsiliasi di sisi lain.

"Sehingga diperoleh suatu hasil yang sama-sama memberikan suatu kepuasan. Di satu pihak tetap ada satu penegakan hukum, toh nanti bisa saja akhirnya juga tidak harus diselesaikan melalui peradilan HAM," kata dia.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas