Dapat Somasi Moeldoko Soal Pengadaan Ivermectin dan Impor Beras, Begini Tanggapan ICW
ICW sudah menerima surat somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
Moeldoko sudah angkat suara. Ia membantah informasi yang disampaikan ICW ihwal keterlibatannya dalam bisnis obat Ivermectin.
"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan," kata Moeldoko lewat keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Moeldoko
Somasi yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada ICW ini mengundang reaksi keras sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan tersebut.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menekankan, apa yang dilakukan ICW sebagai bagian dari tugas masyarakat sipil menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan.
"Tentu langkah ini amat disayangkan, sebab, semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata Isnur lewat keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).
Menurut Isnur, sangat lazim jika sebuah organisasi masyarakat sipil berpartisipasi untuk memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Terlebih lagi, ICW menuangkan pendapatnya dalam sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian ilmiah dengan didukung data dan fakta.
"Sehingga, tidak salah jika dikatakan bahwa langkah Moeldoko, baik somasi maupun niat untuk memproses hukum lanjutan, merupakan tindakan yang kurang tepat dan berlebihan," kata Isnur.
Sebagaimana diketahui, katanya, Indonesia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19 yang telah merenggut nyawa puluhan ribu masyarakat dan meruntuhkan perekonomian negara.
Berangkat dari hal itu, menurut Isnur, semestinya pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses penanganan Covid-19.
"Namun, alih-alih dilaksanakan, Moeldoko selaku bagian dari pemerintahan justru menutup celah tersebut dengan mengedepankan langkah hukum ketika merespon kritik dari ICW," kritiknya.
"Padahal, penelitian ICW masih bertalian dengan konteks terkini, yaitu upaya pencegahan korupsi di sektor farmasi," jelasnya.
