Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Calon Hakim Agung Yohanes Priyana Ditanya Soal Vonisnya Terhadap Siti Fadilah Supari

Yohanes Priyana ditanya terkait vonis yang dijatuhkanya terhadap terdakwa kasus korupsi alat kesehatan yang juga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah

Calon Hakim Agung Yohanes Priyana Ditanya Soal Vonisnya Terhadap Siti Fadilah Supari
Tangkaplayar
Calon Hakim Agung yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, Yohanes Priyana, dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-3 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Kamis (5/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, Yohanes Priyana, ditanya terkait vonis yang dijatuhkanya terhadap terdakwa kasus korupsi alat kesehatan yang juga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Diketahui vonis yang dijatuhkannya terhadap Siti Fadilah Supari lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Awalnya Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menanyakan terkait konsep Undang-Undang (UU) tindak pidana korupsi.

Mukti bertanya perihal konsep UU Tipikor apakah untuk memprioritaskan pengembalian kerugian negara atau untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Setelah mencoba menjelaskan berdasarkan pemahamannya, Yohanes sampai pada kesimpulan bahwa konsep UU Tipikor untuk memprioritaskan pada memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Mukti kemudian mengatakan konsep UU Tipikor sesungguhnya untuk menghukum perbuatan pelaku dengan hukuman seberat-beratnya sekaligus mengembalikan kerugian negara.

Baca juga: Calon Hakim Agung Yohanes Dicecar Vonisnya yang Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Atas Kasus Korupsi

Mukti kemudian mulai masuk ke kasus yang pernah ditangani Yohanes.

Mukti meminta penjelasannya mengapa ia memvonis terdakwa dalam kasus suap terhadap pejabat Bakamla, Fahmi Darmawansyah dengan pidana yang lebih ringan dan denda yang lebih kecil nilainya dari tuntutan jaksa.

Yohanes pun menjelaskan yang pada pokoknya adalah delik formil dalam kasus tersebut terbukti dan delik materil atau akibat perbuatan Fahmi tersebut tidak membuat terlalu banyak kerugian negara.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas