Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baliho bergambar politikus mulai banyak terpasang di sejumlah daerah di Tanah Air baru-baru ini. Ada tiga wajah politikus yang mulai kerap dilihat masyarakat. 

Mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

Baliho Puan digambarkan mengenakan kebaya merah khas warna PDI Perjuangan (PDIP), dengan penulisan statusnya sebagai Ketua DPR RI. Tulisan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' juga disematkan dalam baliho. 

Sementara baliho yang memuat Airlangga, nampak berlatar belakang warna kuning. Airlangga sendiri mengenakan kemeja putih. Tagline 'Kerja untuk Indonesia' disematkan di sisi kiri atas baliho. Selain itu tertulis pula 'Airlangga Hartarto 2024'.

Baca juga: Politikus Senior PDIP: Baliho Puan Maharani Murni Inisiatif Fraksi di DPR, Bukan Perintah Partai

Beda lagi dengan baliho Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar. Wajah tersenyumnya menghiasi baliho dengan tagline 'Padamu Negeri Kami Berbakti'. Dibawah wajah Cak Imin, tertulis 'Gus Muhaimin 2024'.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan baliho bergambar Puan dipasang secara spontan oleh masing-masing kader banteng. 

"Yang bilboard itu gotong royong anggota DPR. (Billboard) yang lain spontanitas kader dan relawan," ujarnya, kepada wartawan, Senin (2/8).

Bantahan juga disampaikan Hendrawan bahwa baliho tersebut dipergunakan untuk kampanye Pilpres 2024. Sebab kapasitas Puan dalam baliho adalah Ketua DPR RI. 

"Tekanan narasi dalam billboard, dan lain-lain itu bukan kampanye politik, tetapi kampanye kebersamaan, persatuan dan kemanusiaan. Billboard, baliho, spanduk, dan sebagainya itu dalam kapasitas sebagai Ketua DPR," katanya.

Bertolak belakang dengan pernyataan Hendrawan, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkap pemasangan baliho Puan di sudut Kota Solo bukan atas inisiatifnya.

Baca juga: Banyak Baliho Puan Maharani Terpasang di Solo, Gibran: Ada Instruksi dari Partai

Rudy bahkan mengaku tak tahu menahu siapa yang memasang baliho bergambar putri Megawati Soekarnoputri itu dan menegaskan tak ada instruksi. 

"Itu langsung dari tim beliau, saya tidak memasang. Tidak ada komunikasi ke kami, tiba-tiba sudah ada yang memasang seperti itu. Tidak ada instruksi," ujar Rudy, Rabu (4/8).

Beda dengan PDIP, Partai Golkar justru membenarkan pemasangan baliho Airlangga Hartarto untuk menyongsong Pilpres 2024. 

Bahkan, instruksi pemasangan baliho Airlangga dituangkan dalam Surat Perintah Partai Golkar Nomor: Sprin- 23 /DPP/GOLKAR/VII/2021 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.

"Ini merupakan hasil dari Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar bulan Maret 2021 yang lalu. Dalam Rapimnas dan Rakernas itu disebutkan bahwa setiap jajaran struktural Partai di berbagai tingkatan dan Anggota Fraksi Partai Golkar di berbagai tingkatan berkewajiban untuk mensosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada masyarakat," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8).

Ace juga membantah bahwa Partai Golkar tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, Ace menegaskan Partai Golkar sebagai partai politik harus terus bekerja mengkonsolidasikan menuju 2024 nanti. 

Tak sekedar bekerja menjalankan peran kenegaraan, menurutnya Partai Golkar harus turut menjalankan tugas kepartaian.

"Mengkonsolidasikan kekuatan partai, melakukan pendidikan politik, merapatkan barisan dan memastikan agar kader-kader Partai Golkar agar lebih terkonsolidasi hingga ke bawah," katanya. 

Terkait dengan baliho Cak Imin, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan instruksi pemasangan baliho bukan dari Cak Imin. Jazilul mengatakan dirinya justru tak tahu inisiatif pemasangan baliho tersebut datang dari siapa. 

"Soal baliho, saya pastikan bukan intruksi Ketum PKB. Bahkan sayapun malah tidak tahu menahu itu inisiatif siapa, tujuannya apa dan siapa yang memasang," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8).

Jazilul menyampaikan bahwa Cak Imin justru mengeluarkan maklumat agar jajarannya fokus turun membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dia pun meminta seluruh kader PKB fokus pada instruksi Cak Imin. 

"Gus Muhaimin Ketum PKB, mengeluarkan maklumat agar seluruh jajaran ikut turun membantu masyarakat terdampak Pandemi Covid. Rakyat diutamakan," jelas Jazilul. 

"Hemat saya, agar jajaran PKB disetiap tingkatan konsisten pada intruksi Ketum PKB untuk melayani yang sedang kesulitan. Pilpres masih jauh, kita layani dulu masyarakat," tambahnya. 

Baliho Upaya Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan pemasangan baliho oleh politikus tak bisa dipisahkan dari upaya mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Apalagi, nama-nama yang muncul di baliho tersebut santer dikabarkan ingin maju berkontestasi di Pilpres 2024. 

"Ini bagian dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Kita tahu mereka berkeinginan untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8).

"Jadi mereka sudah bergerak pasang baliho dimana-mana. Fenomena memperkenalkan diri sejak dini ke publik. Harapannya publik semakin familier dengan mereka," imbuhnya. 

Pemasangan baliho tidaklah dilarang, hanya saja Ujang mengatakan timing pemasangannya tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. 

Menurutnya, pemasangan baliho tersebut berpotensi mendapatkan nyinyiran publik atau olok-olok rakyat karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat. 

"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho. Artinya dana-dana untuk pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengingatkan bahwa pemasangan baliho jika tak disertai dengan komunikasi politik yang benar justru akan kontraproduktif. 

"Publik bukannya akan suka namun sebaliknya jadi sebal. Buktinya, baliho itu jadi cibiran bukan sanjungan. Karenanya, komunikasi dan kerja politik jadi penting untuk menerjemahkan baliho-baliho itu," kata Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8).

Salah satu caranya, kata Adi, elit yang memasang baliho mesti berani juga menginstruksikan agar partainya menjadi sandaran bagi masyarakat yang terdampak pandemi. 

Sebab, apabila tak dibarengi kerja politik terukur, baliho yang diniatkan mengerek elektabilitas hanya akan gagal, karena tak bisa merebut hati masyarakat. 

"Baliho pastinya diniatkan untuk pencapresan, sebab baliho itu fenomena politik, bagian strategi pemasaran. Tujuannya tak mungkin normatif dan tak mungkin untuk hal ilmiah. Tujuannya pasti ingin dikenal orang," jelas Adi. (vjc)