TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Peluncuran  Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau  Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, (9/8/2021).

OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Tujuannya untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah pelaku usaha dalam  mengurus perizinan usaha.

Dengan adanya OSS pelaku usaha tidak perlu mendatangi Kementerian atau Pemerintah Daerah untuk mengurus izin usaha.

Baca juga: Kementan Dorong Dunia Usaha Pertanian Maju dan Berkembang Pesat

Tiba di Kementerian Investasi tepatnya di ruang Komando Pengawalan Investasi, Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani disambut oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

Jokowi melihat dari dekat cara kerja OSS sambil mendengarkan pemaparan dari Bahlil.

Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa pandemi tidak boleh menghentikan upaya untuk melakukan reformasi struktural.

Berbagai agenda reformasi struktural menurutnya terus akan dilanjutkan.

"Aturan yang menghambat kemudahan yang berusaha akan terus kita pangkas, prosedur berusaha dan investasi juga akan terus kita permudah," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres Maruf: Permasalahan Covid-19 Tanggung Jawab Bersama

Tujuannya kata Presiden agar iklim usaha di Indonesia semakin kondusif.

Reformasi birokrasi akan memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berusaha.

Selain itu akan meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Indonesia.

"Sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi," katanya.

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Jangan Disimpan Terlalu Lama

Presiden meminta pelaku usaha, investor dalam dan luar negeri, serta pelaku UMKM Untuk memanfaatkan layanan OSS sebaik-baiknya agar dan meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, secara transparan dan memudahkan para pengusaha, jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya," pungkas Jokowi.