Tanya Perkembangan Laporan Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Firli Bahuri, ICW Surati Kapolri
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Senin (9/8/2021) kemarin.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Senin (9/8/2021) kemarin.
Surat itu berisikan permintaan informasi perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
"Pada hari Senin, 9 Agustus 2021, Indonesia Corruption Watch mengirimkan surat kepada Kapolri, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, perihal permintaan informasi perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).
Sebagaimana diketahui pada 3 Juni 2021 lalu, ICW melaporkan Firli ke Bareskrim Polri terkait dugaan gratifikasi penyewaan helikopter.
"Namun, hingga kini, selaku pelapor, ICW belum pernah mendapatkan perkembangan informasi penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim," ungkap Kurnia.
Baca juga: Tiba di KPK, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Pernah Bahas Anggaran untuk Sarana Jaya
Padahal, menurut Kurnia, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kapolri tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, pihak kepolisian wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak Pelapor, baik diminta atau tidak diminta, secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
Maka dari itu, ICW menilai pihak Polri tidak profesional dalam menjalankan tugas pengusutan dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam laporan yang disampaikan, ICW menemukan adanya ketidaksesuaian harga penyewaan helikopter.
Baca juga: Kasus Mafia Tanah Munjul, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik
Firli melaporkan harga penyewaan helikopter sebesar Rp 7 juta per jam dalam persidangan kode etik di Dewan Pengawas KPK.
Sedangkan, berdasarkan pengamatan ICW, harga penyewaan helikopter mencapai Rp 39 juta per jam.
"Jadi, ada selisih sekitar Rp 141 juta yang diduga sebagai gratifikasi," beber Kurnia.
Kurnia mengatakan, pascapelaporan ke Bareskrim ada dua isu yang penting untuk ditanggapi oleh ICW.
Pertama, pernyataan Kabareskrim yang menyebutkan laporan ICW akan dikembalikan ke Dewan Pengawas KPK.
