TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu ini, pemasangan baliho sejumlah politisi partai menuai pro dan kontra.

Berbagai kalangan menilai pemasangan baliho ini tidak tepat pada waktunya, di mana saat ini masyarakat sedang dalam situasi krisis akibat pandemi.

Satu di antara baliho politisi itu, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurahman mengungkapkan alasan di balik pemasangan baliho ketua umumnya.

Baca juga: Baliho Puan Maharani Menjamur, Peluang Ganjar Diusung PDIP Tertutup? Ini Analisa Pengamat

Maman menyebut, pemasangan baliho itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum pandemi Covid-19.

"Di Golkar, kebetulan tahun 2021, ini memang tahun media dan penggalangan opini."

"Kenapa enggak 2020 dipasang bilboard? Kenapa enggak 2022?"

"Memang kita sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelum pandemi tahun 2021."

"Programnya adalah memasang (baliho) ketua umum kita," jelas Maman, dikutip dari tayangan Catatan Demokrasi YouTube TV One, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Tak Latah Pasang Baliho, Prabowo Dinilai Sudah Cukup Populer

Selain itu, menurut Maman, pemasangan baliho Airlangga juga mematuhi peraturan yang berlaku.

Sehingga tak ada yang salah dengan waktu dipasangnya baliho ini.

"Apa alasannya untuk menunda ? Kita kan enggak melanggar PPKM," lanjutnya.

Lebih lanjut, Maman juga membantah, pemasangan baliho ini menunjukkan ketidakpedulian partai terhadap situasi pandemi.

Baca juga: Politikus Senior PDIP: Baliho Puan Maharani Murni Inisiatif Fraksi di DPR, Bukan Perintah Partai

Dikatakannya, pemasangan baliho dengan bentuk kepedulian kepada masyarakat adalah dua hal yang berbeda dan tak bisa dikaitkan.

Ia menjelaskan, Partai Golkar terus gencar melaksanakan program membantu masyarakat di tengah pandemi.

"Kita membentuk klinik, buat bantuan vaksin, obat-obatan. Sembako juga,"

"Kecuali kalau hari ini, posisi kami sebagai partai yang tidak memberi supporting dalam penanganan pandemi."

"Ketua kami, Menko perekonomian juga ketua penanganan pandemi ini kok," jelasnya.

Baca juga: Gibran Pasang Baliho Puan karena Instruksi Partai: Strategi untuk Hentikan Langkah Ganjar di 2024?

Seperti diketahui, sejumlah politisi telah memasang wajah mereka di baliho-baliho, yang  juga pemangku jabatan di pemerintahan.

Diantaranya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Diduga, pemasangan baliho ini berkaitan dengan menjelang Pilpres 2024 nanti.

Kritik Fadli Zon: Krisis Empati, Tak Peka dengan Masyarakat

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi maraknya baliho para politikus yang terpasang di tempat umum.

Ia menilai pemasangan baliho ini tidak tepat apalagi di masa pandemi Covid-19.

"Memasang baliho/ bilboard adalah hak setiap orang."

"Yang menjadi masalah mungkin adalah timingnya, di tengah pandemi Covid-19, PPKM darurat,"  ucap Fadli Zon dalam tayangan Dua Sisi TV One, Selasa (9/8/2021).

Baca juga: Baliho Puan, Airlangga hingga Cak Imin, Pengamat: Tidak Pas Waktunya, Hanya akan Dapat Olok-olok

Menurutnya, saat ini masyarakat sedang dalam situasi krisis imbas dari pandemi.

Semestinya, para politikus tersebut lebih memperhatikan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan soal karir politiknya.

Pasalnya, pemasangan baliho para politisi ini tak bisa dilepaskan dengan nuansa menjelang Pilpres 2024.

"Kalau dalam keadaan normal itu orang bisa menilai berbeda."

"Tapi dalam keadaan krisis, pemasangan baliho itu bisa dinilai krisis empati."

"Krisis empati yang artinya tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, kata Fadli Zon, politikus yang gencar memasang baliho cenderung memiliki hasil survei politik atau elektabilitas yang rendah.

"Liat surveinya dong, yang biasanya pasang baliho paling banyak itu yang surveinya rendah," imbuh dia.

Fadli Zon menuturkan ada beberapa aspek penting yang perlu dibutuhkan politisi saat berkomunikasi di tengah pandemi saat ini.

Di antaranya, soal integritas, kerendahan hati, dan empati.

Baca juga: Kapitra Ampera Nilai Polemik Baliho Puan Dibesar-besarkan, Singgung Peran UMKM yang Dihidupkan

Untuk itu, pemasangan baliho ini tak mencerminkan ketiga aspek tersebut.

Sehingga, tidak salah jika nantinya masyarakat akan sulit mempercayai pemerintah.

"Masyarakat yang kesusahan sulit mempercayai para pengambil keputusan karena dia tidak memikirkan prioritas."

"Yang dipikiran itu dirinya sendiri, untuk maju Pilpres 2024. padahal ini masih 2021," tuturnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)