TRIBUNNEWS.COM - Pakar Komunikasi Politik, Lely Arrianie, ikut menanggapi terkait ramainya tren baliho para tokoh partai politik yang tersebar di berbagai daerah sejak Juli 2021 lalu.

Menurut Lely, memang tidak ada salahnya menjual diri secara politik untuk keuntungan pribadi.

Namun, ia menekankan situasi pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi masyarakat membuat pemasangan baliho tersebut kurang pantas.

Terlebih, lanjut Lely, para tokoh politik yang terpasang dalam baliho adalah mereka yang sudah dikenal oleh publik.

"Yang menjadi persoalan ketika mereka menjual diri secara politik dalam situasi yang kita hadapi ini, berbeda dari momen politik yang ada selama ini."

"Kita tengah menghadapi pandemi, yang menjadi pertanyaan siapa wajah di balik baliho itu? Wajahnya adalah wajah-wajah yang sudah sangat dikenal."

Baca juga: Kapitra Ampera Nilai Polemik Baliho Puan Dibesar-besarkan, Singgung Peran UMKM yang Dihidupkan

"Mereka orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dipromosikan lagi. Jadi artinya, tidak lebih penting dari fenomena pandemi sendiri," kata Lely, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (11/8/2021).

Lebih lanjut, Lely menyakini, ada tokoh yang menjadi penggagas dari pemasangan iklan tersebut.

Namun, para kader partai politik tidak berani melarang penggagas tersebut untuk mengurungkan niatnya memasang baliho.

Sebab, menurut Lely, komunikasi politik partai di Indonesia masih dipengaruhi oleh tindakan paternalisme.

"Sebenarnya di balik mereka yang beriklan itu ada tokoh-tokoh partai yang menjadi penggagas. Tapi jangan lupa model komunikasi politik kita masih dibatasi oleh situasi yang bersifat paternalisme."

"Jadi mereka tidak berani ngomong ke ketua partai untuk jangan dulu iklannya dipajang, karena ada sifat ewuh pakewuh di antara orang-orang di partai politik itu sendiri."

"Apalagi kalau yang menjadi penggagas ketua tertinggi partai," jelas Lely.

PDI-P Sebut Polemik Baliho Puan Maharani Dibesar-besarkan

Politisi PDIP, Kapitra Ampera, ikut buka suara menanggapi tren baliho dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tersebar di berbagai daerah sejak Juli 2021 lalu.

Tren baliho tersebut akhirnya menjadi polemik karena tersebar bersamaan dengan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Namun, Kapitra menilai, persoalan tentang baliho tersebut justru dibesar-dibesarkan oleh beberapa pihak.

"Kita terlalu dangkal, ini kan inisiatif kader untuk berbuat sesuatu terhadap kader lain yang punya potensi untuk membangun Republik ini."

"Orang luar melihat sesuatu itu menjadi absolut dan sekarang trennya membesar-besarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada," kata Kapitra, dikutip dari tayangan YouTube tvOne, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Marak Baliho Politikus, Persaingan Menuju Pilpres 2024? 

Menurut Kapitra, persoalan baliho menjadi polemik sengaja digiring oleh beberapa pihak yang selalu berprasangka buruk.

Padahal, ia menilai, tidak ada salahnya untuk tetap berpolitik di masa pandemi Covid-19.

"Kita ini selalu berprasangka buruk sama orang, sehingga apapun yang dibuat menjadi blunder."

"Apakah dengan pandemi semua hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif."

"Dan legislatif bekerja mengawasi eksekutif bagaimana pandemi ini diatasi, tapi ada hak-hak personal yang melekat yang juga tidak boleh dirampas," katanya.

Baca juga: Gibran Pasang Baliho Puan karena Instruksi Partai: Strategi untuk Hentikan Langkah Ganjar di 2024?

Di sisi lain, dari tren baliho ini, Kapitra juga menyinggung adanya peran UMKM digital printing yang dihidupkan kembali di masa pandemi.

Oleh karena itu, ia menilai tren baliho yang dibuat justru membuat manfaat bagi masyarakat.

"Kalau baliho dibuat, itu ada lapangan kerja baru dalam masa PPKM, karena UMKM hidup jadinya, sehingga semua punya manfaat," ungkap Kapitra.

"Tapi karena kita melihat dalam aspek kedangkalan berpolitik, semua itu dianggap suatu permasalahan yang dipertentangkan," tambahnya.

Alasan Partai Golkar Pajang Baliho Airlangga Hartanto

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurahman, mengungkapkan alasan di balik pemasangan baliho ketua umumnya.

Baca juga: Baliho Puan Maharani Menjamur, Peluang Ganjar Diusung PDIP Tertutup? Ini Analisa Pengamat

Maman menyebut, pemasangan baliho itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum pandemi Covid-19.

"Di Golkar, kebetulan tahun 2021, ini memang tahun media dan penggalangan opini."

"Kenapa enggak 2020 dipasang bilboard? Kenapa enggak 2022?"

"Memang kita sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelum pandemi tahun 2021."

"Programnya adalah memasang (baliho) ketua umum kita," jelas Maman, dikutip dari tayangan Dua Sisi YouTube TV One, Selasa (10/8/2021).

Selain itu, menurut Maman, pemasangan baliho Airlangga juga mematuhi peraturan yang berlaku.

Sehingga tak ada yang salah dengan waktu dipasangnya baliho ini.

"Apa alasannya untuk menunda? Kita kan enggak melanggar PPKM," lanjutnya.

Lebih lanjut, Maman juga membantah, pemasangan baliho ini menunjukkan ketidakpedulian partai terhadap situasi pandemi.

Baca juga: Politikus Senior PDIP: Baliho Puan Maharani Murni Inisiatif Fraksi di DPR, Bukan Perintah Partai

Dikatakannya, pemasangan baliho dengan bentuk kepedulian kepada masyarakat adalah dua hal yang berbeda dan tak bisa dikaitkan.

Ia menjelaskan, Partai Golkar terus gencar melaksanakan program membantu masyarakat di tengah pandemi.

"Kita membentuk klinik, buat bantuan vaksin, obat-obatan. Sembako juga,"

"Kecuali kalau hari ini, posisi kami sebagai partai yang tidak memberi supporting dalam penanganan pandemi."

"Ketua kami, Menko perekonomian juga ketua penanganan pandemi ini kok," jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah politisi telah memasang wajah mereka di baliho-baliho, yang  juga pemangku jabatan di pemerintahan.

Diantaranya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Diduga, pemasangan baliho ini berkaitan dengan menjelang Pilpres 2024 nanti.

Berita terkait Puan Maharani

(Tribunnews.com/Maliana/Shella Latifa)