Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini, pemerintah Nigeria menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau kembali hubungan bilateral dengan Indonesia.

Hal ini merupakan buntut atas tudingan kekerasan yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan terhadap agen diplomatik Nigeria di Jakarta pada Sabtu (7/8) lalu.

Baca juga: Reaksi Kemenlu RI atas Protes Nigeria Terkait Dugaan Pemukulan Diplomatnya oleh Petugas Imigrasi

Menanggapi kejadian itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan pihak Imigrasi hanya menjalankan fungsi dan tugasnya, serta sudah bergerak sesuai dengan koridor maupun aturan yang ada.

Baca juga: Nigeria Protes Keras Diplomatnya di Indonesia Diduga Dianiaya Petugas Imigrasi, Ini Kata Kemlu RI

Dia juga meyakini bahwa tindakan petugas Imigrasi Indonesia dapat dipertanggungjawabkan.

"Menurut hemat saya, sebenarnya pihak imigrasi hanya menjalankan tugas, di mana mereka mendapat laporan dari masyarakat, lalu mereka menindaklanjuti hal itu. Dalam hal menjalankan tugas ini, saya yakin sekali para petugas kita bekerja sesuai SOP, tidak mungkin ujug-ujug melakukan kekerasan pada siapa saja, termasuk juga WNA, tanpa ada asal muasalnya," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Penjelasan Imigrasi Terkait Video Viral Penangkapan Diplomat Nigeria

Sahroni menjelaskan bahwa dari laporan yang diterimanya, para petugas sebenarnya telah meminta agar diplomat tersebut menunjukkan dokumen-dokumen tugasnya.

Namun yang bersangkutan justru tidak korporatif dan melawan kepada petugas.

"Sebenarnya kan kalau dikasih liat saja ya sudah selesai. Tapi ini yang bersangkutan justru tidak kooperatif dan malah melawan, hingga petugas imigrasi kita juga mengalami luka-luka. Ini kan sangat disayangkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Sahroni menyebut bahwa sebagai negara hukum, tentunya Indonesia sangat menghindari penggunaan kekerasan, terutama pada petugas diplomatik dari negara sahabat yang bertugas secara resmi di Indonesia.

"Saya yakin pihak imigrasi sangat memahami bagaimana SOP bekerja dengan para diplomat negara sahabat. Di sisi lain, sebagai diplomat, pihak yang bersangkutan juga pastinya tahu aturan diplomasi itu seperti apa? SOP-nya bagaimana? Tentunya kan bukan dengan memukul anggota yang sedang bertugas atau dengan memancing keributan dan membuat kegaduhan. Kita negara hukum dan berdaulat," pungkasnya.