Dulu tidak mau, tapi akhirnya kata anak saya kalau tidak mau di PCR itu tidak bisa ketemu. Jadi beberapa waktu lalu tidak bertemu satu tahun. Sekarang sudah mau di PCR. Banyak cucu saya, sampai yang masih digendong terpaksa di PCR juga.
Aturan yang ada itu saya minta dipatuhi. Karena memang kita menjaga ya disiplin tinggi. Kemarin lebaran haji di rumah saja. Kita bertemu virtual saja mengingat kasus sedang tinggi.

*Pak Wapres boleh dibagikan tips menjaga kebugaran agar tidak tertular virus Covid-19?*

Saya bersama keluarga harus olahraga sesuai dengan kemampuan usia saya. Kalau terlalu diforsir juga tidak baik. Hampir tidak ada hari yang tidak olahraga. Hari Senin-Selasa saya biasa sepeda statis, lalu jalan setengah jam. Itu lumayan bisa dapat 350 kalori. Kemudian hari Jumat jalan lebih dari 1 jam.Kalau Sabtu-Minggu saya melakukan hidro yaitu olahraga di air 1 jam lebih. Jadi selama satu minggu itu penuh tentu menjaga makan supaya kita sehat. Saya makan secukupnya saja bukan apa yang saya mau. Saya tidak makan yang tidak disiapkan. Kemudian juga menjaga lingkungan jangan keluyuran yang tidak jelas. Kalau ada yang masuk dari luar harus PCR biar anak cucu semua steril. Setiap satu minggu dilakukan test. Setengah bulan sekali PCR semua termasuk pegawai dan pengawal. Terima tamu boleh tetapi harus PCR test bahkan menteri pun harus seperti itu. Pokoknya protokol kesehatan betul-betul dijaga. Mudah-mudah saya terus aman. Sebetulnya orang selamat kalau patuh saja kok. Kalau bahasa agamanya samikna wa atokna (kami mendengar dan kami taati), kuncinya di situ.

Baca juga: Wapres Beri Sinyal Bakal Tertibkan Baliho-baliho Pejabat

*Bagaimana dengan komunikasi Pak Wapres dengan Pak Presiden Jokowi selama pandemi ini?*

Dalam hubungan kenegaraan, kita berjalan dengan baik. Semua itu bisa dilakukan dengan virtual, seperti sidang-sidang kabinet terbatas. Kecuali ada hal-hal kenegaraan yang tidak mungkin, seperti tadi pagi ada pemberian penghargaan, terpaksa saya hadir di Istana dengan orang yang terbatas. Termasuk juga besok acara di DPR RI. Itu juga hadir, dengan jumlah orang terbatas. Yang biasanya dihadiri 700-an orang, mungkin besok hanya 60 orang. Tapi juga tentu saya melakukan kegiatan-kegiatan, seperti bertemu dengan gubernur-gubernur untuk mengecek selama PPKM itu kesulitan apa yang dihadapi di daerah, ada kendala-kendala apa. Saya cari solusinya, saya bawa menteri-menteri untuk berdiskusi secara virtual dengan tujuh gubernur di Jawa. Sehingga kita tidak hanya memantau tapi juga melakukan diskusi. Kemudian saya laporkan dalam sidang untuk ditindaklanjuti. 
Kemudian tugas-tugas saya yang diberikan oleh Presiden, misalnya masalah Papua, masalah kemiskinan, kemudian masalah yang menyangkut reformasi birokrasi juga saya lakukan koordinasi-koordinasi dengan semua lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Ini saya lakukan semua dengan virtual, tapi komunikasi tetap jalan, saya laporkan dengan Presiden hal-hal itu. Sehingga alhamdulillah komunikasi dengan Presiden selalu baik, berjalan dengan bagus. Misalnya Presiden tidak bisa menghadiri meskipun secara virtual, maka minta saya yang menghadiri. Bahkan ketika kemarin second wave belum datang, saya diminta Presiden ke daerah-daerah, di Sumatera, Jawa, itu juga kita lakukan dengan baik. 

*Sejauh ini, bagaimana langkah-langkah pemerintah mempercepat pembangunan administrasi Papua di semester pertama 2021?*

Masalah Papua ada dua dasar pengaturannya pertama Inpres nomor 9 yang saya ditugasi koordinasi membangun kesejahteraan masyarakat Papua dengan berbagai aspeknya. Kemudian lahirnya otonomi khusus yang baru juga menugaskan saya sebagai ketua badan yang melakukan pengawasan. Sekarang kan dinaikkan dana otonomi khususnya. Manfaatnya bisa dirasakan langsung berdasarkan program pemerintah dan dengan pengawasan tata kelola. Arahnya harus betul tidak terjadi kebocoran di mana-mana khsusunya di aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya juga.
Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan yang ada seperti politis, psikologis maupun yang bersifat teknis. Jangan sampai pemerintah sudah memiliki afirmasi yang kuat tidak bisa terwujud. karena wacana pembangunan ini sudah sejak 2001. Karena itu pemerintah membuat badan khusus untuk memudahkan koordinasi supaya lebih efektif.
Tentang afirmasi skala satu yang menjadi komitmen pemerintah adalah ingin memberi kesempatan kepada putra putri Papua untuk berkiprah menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi karyawan BUMN. Kemarin saya melantik 400 karyawan BUMN dari Papua. Oleh karena itu standar yang dilakukan nasional itu diberikan sedikit afirmasi. Ini semangat bagaimana ingin Papua cepat maju dan tidak tertinggal dari wilayah lainnya.

*Apa pandangan Pak Wapres tentang Sumsel yang sedang giat membangun, yang Insyaallah November ini akan dimulai groundbreaking Tanjung Carat?*

Mengenai pembangunan di Sumsel kita sebenarnya mendorong ya semua daerah untuk berlomba supaya daerah-daerah itu memiliki kelebihan-kelebihan, apa yang mereka bisa sumbangkan untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan daerahnya. Ada yang di pertanian, ada yang di perikanan, ada yang di pertambangan, ada juga yang menjadi pusat buah-buahan. Memang kita akan dorong dengan kekayaan masing-masing, kulturnya masing-masing sehingga daerah itu mempunyai kebanggaan daerahlah masing-masing, ada yang cokelat, ini saya kira bagus sekali, ada yang ikan, daerah-daerah yang di mana dia banyak ikan, misalnya dia membangun industri perikanan dia bisa menjadi pasar ikan besar, bukan saja nasional tapi juga global, nah itu kita akan membangun pelabuhan ikan yang besar di timur sana di Ambon karena di sana hasil lautnya juga, kemudian ada juga pangan, misalkan kalteng kita dorong pertanian, peternakan, di samping sawit ya, dan di sumut ada hutan itu menjadi daerah sentra pangan.  Nah kita memang ingin daerah-daerah itu seperti itu sesuai dengan keunggulannya itu, kalau pemerintah itu memberikan fasilitas untuk kemudahan sistem usaha, perbaikan iklim usaha, kan kita sudah punya UU Cipta Kerja nah ini akan kita berikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa supaya semangat usaha itu tinggi.  Itu yang kita maksud Omnibus Law supaya masyarakat terangsang, ini sebenarnya jadi pemerintah menciptakan iklimnya mendorong kemudahan berusaha, kemudian pemda menghidupkan menumbuhkan semangat berusaha ini, kalau itu bisa proses kita menuju Indonesia Maju itu akan lebih cepat untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi kita akan lebih cepat.

*Apakah Pak Wapres sempat mendengar kasus hibah Akidi Tio? Sempatkah mendiskusikannya dengan Pak Presiden? Bagaimana pula pandangan Pak Wapres jika ada yang ingin memberikan hibah, apalagi untuk tujuan yang mulia?*

Saya kira berita itu menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan. Sebenarnya berita itu belum pasti, tapi sudah dilansir. Itu sebenarnya adalah kekeliruan informasi saja kan, karena itu saya harap kalau hal-hal yang belum pasti itu jangan diberitakan dulu. Sempat orang itu merasa gembira berlebihan tahu-tahu beritanya tidak betul.  Saya tidak sempat sih bicara dengan presiden, tapi kan sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak ya sudahlah, meski itu satu kesalahan yang menurut saya fatal sekali. Kalau ada orang yang (mau menyumbang) itu kan sebenarnya ada mekanismenya. Lewat pemda bisa, pemerintah pusat juga bisa, bisa juga lewat berbagai ada dompet-dompet bantuan itu, kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir itu kan juga menerima bantuan, bisa lewat situ, lewat pemda, bisa lewat pemerintah pusat. Saluran itu sebenarnya banyak yang penting dan benar gitu loh, tapi jangan berbohong. Hanya karena ingin terkenal tapi sebenarnya membohongi masyarakat, itu tak baik. (vjc)