Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

BKN Keberatan LAHP Ombudsman soal TWK, Pegawai KPK Ingatkan Ucapan Jokowi

Hotman mempersoalkan sikap BKN yang sama dengan lembaganya, yaitu keberatan dengan tindakan korektif Ombudsman RI.

BKN Keberatan LAHP Ombudsman soal TWK, Pegawai KPK Ingatkan Ucapan Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI) terkait proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Atas sikap BKN itu, sejumlah pegawai yang dinonaktifkan karena tak lulus TWK mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo mengenai TWK.

"Jika memang para pimpinan lembaga negara serius menindaklanjuti dan melaksanakan arahan Presiden, seharusnya tidak terjadi pemisahan 51 Pegawai yang tidak dapat dibina dan 24 Pegawai yang masih dapat dibina," kata Perwakilan Pegawai KPK, Hotman Tambunan, lewat keterangan tertulis, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Hotman secara nyata Presiden Jokowi mengatakan bahwa 75 pegawai tidak memenuhi syarat (TMS) tidak dapat diberhentikan melalui proses asesmen TWK.

Baca juga: BKN Ungkap Asal Muasal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Hotman mempersoalkan sikap BKN yang sama dengan lembaganya, yaitu keberatan dengan tindakan korektif Ombudsman RI.

Ia mengatakan, pimpinan lembaga itu seharusnya mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan menghormati hak asasi manusia.

"Dalam arahan Presiden jelas disebutkan proses alih status tidak boleh merugikan dan mengurangi hak pegawai," tukasnya.

Dalam konferensi pers Senin (17/5/2021), Presiden Jokowi mengatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lulus tes.

Jokowi pun meminta para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Kemenpan RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Sebelumnya, Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf keberatan dengan pernyataan Ombudsman yang bilang bahwa BKN mengabaikan arahan Presiden Jokowi.

Dia mengatakan arahan itu sudah ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan rapat koordinasi hasil TWK pada 25 Mei 2021.

Selain BKN, rapat diikuti pimpinan KPK, Menteri PAN RB, Menteri Hukum dan HAM dan Ketua KASN.

Dalam rapat itu diputuskan, 51 pegawai tak bisa dibina dan 24 lainnya bisa diangkat menjadi ASN asal mau mengikuti pendidikan bela negara.

“Arahan presiden sesungguhnya sudah ditindaklanjuti,” kata Supranawa dala jumpa pers virtual, Jumat (13/8/2021).

Ikuti kami di
Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas