76 Tahun Indonesia Merdeka, Legislator PKS Sebut Banyak Daerah Belum Merdeka Infrastruktur
Tidak ada korelasi positif antara kekayaan sumber daya alam dengan laju kesejahteraan dan kemakmuran daerah yang sumber daya alamnya eksploitasi.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen peringatan 76 tahun Republik Indonesia merdeka memberikan refleksi mendalam bagi anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat.
Dia menyebut, di usia Indonesia yang kini sudah tua masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati kemerdekaan tersebut.
"Selaku anggota Komisi V DPR RI, dua tahun terakhir saya telah berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satu kesimpulan yang saya tarik, masih banyak daerah yang belum menikmati hasil kemerdekaan ini. Ini tentu membuat miris kita semua" kata Syahrul kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).
Syahrul mengatakan bahwa rata-rata di daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa belum tersejahterakan dan merdeka di bidang ekonomi, dan minim infrastruktur.
Baca juga: Fraksi PKS Nilai Target Pembangunan 2022 Tak Didasarkan Pada Asumsi Penanggulangan Covid-19
Dia menegaskan tidak ada korelasi positif antara kekayaan SDA dengan laju kesejahteraan dan kemakmuran daerah yang sumber daya alamnya eksploitasi.
Baca juga: Selidiki Mahalnya Tes PCR, Legislator PKS: Harga Bisa 10 Kali di India
Syahrul mencontohkan di Dapil Riau 2 sebagai daerah pemilihannya.
Dia menjelaskan, di Dapil Riau 2 bahkan Riau secara umum, masih banyak masyarakat yang tinggal di pedalaman dengan akses infrastruktur dan listrik yang tidak layak.
Padahal Riau semenjak kemerdekaan telah memberikan devisa terbesar ke negara.
"Di pesisir Riau, hampir semua masyarakat yang tidak menikmati jalan yang bagus, listrik murah dan 24 jam, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Mereka hidup di bawah tekanan. Dan kita tidak menampik hal ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia lainnya," ujarnya.
Dia tidak menampik saat ini anggaran infrastruktur sebagian teralihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Tidak kita pungkiri bisa berjalan hingga beberapa tahun ke depan. Namun pandemi terparah inikan baru beberapa tahun ini sementara kita telah merdeka 76 tahun yang lalu," pungkas pria alumni Universitas Al Azhar, Mesir, ini.
