TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan enam kapal penumpang milik PT Pelayaran Indonesia (Persero) atau Pelni, untuk memfasilitasi pasien Covid-19 melakukan isolasi secara terpusat di beberapa wilayah.

Satu di antara kapal milik Pelni yang sudah menjadi fasilitas isolasi terpusat yaitu KM Umsini di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal ini sudah digunakan sejak 2 Agustus 2021.

Direktur Utama PT Pelni Insan Purwarisya L Tobing mengatakan, seluruh kapal yang digunakan untuk isolasi terpusat ini dalam keadaan port stay.

Port stay adalah kapal dalam keadaan berlabuh atau parkir di pelabuhan dan tidak menjalani rute perjalanan.

"Dalam penggunaan kapal Pelni yang dijadikan tempat isolasi terpusat penanganan pasien Covid-19, kami mengusulkan kapasitas penumpang dibatasi 50 persen," kata Insan dalam konferensi pers, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Digunakan untuk Isolasi Apung, Bos Pelni Jelaskan Fasilitas yang Tersedia di 4 Kapalnya

Usulan ini, lanjut Insan, merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menentukan kapasitas operasional kapal Pelni hanya 50 persen.

"Jadi seperti KM Umsini, yang memiliki kapasitas 2.000 pax, hanya digunakan 50 persen untuk isolasi terpusat pasien Covid-19," ujar Insan.

Pelni telah mempersiapkan enam kapal untuk dijadikan fasilitas isolasi pasien positif Covid-19.

Enam kapal tersebut di antaranya berada di Medan, dengan menggunakan KM Bukit Raya yang memiliki kapasitas 436 bed.

Selanjutnya di Bitung menggunakan KM Tatamailau berkapasitas 458 bed, di Sorong dengan KM Sirimau berkapasitas 460 bed, KM Lawit di Lampung dengan kapasitas 419 bed, KM Umsini di Makassar berkapasitas 849 bed dan KM Tidak di Jayapura dengan kapasitas 929 bed.

Baca juga: Antisipasi Pasien Covid Membeludak, Wali Kota Medan Gunakan Kapal Pelni Untuk Isoter

Sementara Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mugen Sartoto menyebutkan, enam kapal Pelni yang dijadikan tempat isolasi terpusat sudah dikirim ke beberapa wilayah sesuai dengan penempatannya.

"Tetapi untuk kapal yang menuju Lampung, saat ini masih sedang dalam proses kerja sama dengan pemerintah daerah setempat," ujar Mugen.

Di Pedesaan

Pemerintah melanjutkan kebijakan PPKM baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa.

Seiring melandainya penyebaran Covid-19 di Jawa-Bali khususnya di kota-kota besar, pemerintah diminta mewaspadai penyebaran Covid-19 di desa-desa.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengingatkan pemerintah agar memerhatikan fenomena penyebaran Covid-19 di desa-desa yang cenderung tidak terdata dengan baik.

"Saya mendapat laporan dari daerah-daerah, saat ini tidak sedikit warga desa yang mengalami gejala seperti Covid-19. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Tentu mereka tidak melakukan tes swab antigen atau swab PCR. Efeknya kondisi ini tidak direkam pendataannya oleh Satgas Covid-19," ungkap Okky, di Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Irwasum Polri Pantau Vaksinasi di UIN Maliki yang Dilengkapi Psikolog Dampingi Peserta Fobia Jarum  

Okky menilai situasi ini jamak terjadi di pelosok desa. Kondisi ini semakin krusial lantaran masyarakat enggan melakukan tes antigen atau tes PCR di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

"Ada kekhawatiran jika datang ke Puskesmas akan di-Covid-kan. Ini kenyataan yang terdapat di lapangan. Saya kira edukasi dan sosialisasi khususnya ke masyarakat desa harus lebih digenjot," tegas Okky.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggerakkan aparat di kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi dan bergerak mengendalikan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Pimpinan DPR Ingatkan Ancaman Kesulitan Ekonomi Global Pascapandemi 

"Pilihannya harus melakukan tes (testing), lacak (tracing) dan isolasi (treatment) serta vaksinasi di desa-desa. Ini harus dipercepat, jangan sampai menjadi gunung es. Saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dapat memberi atensi soal ini," ujar Okky.

Okky menyebutkan tantangan penanganan Covid-19 di desa dan daerah di luar Jawa mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan dan minimnya oksigen serta obat-obatan.

"Persoalannya di desa dan daerah luar Jawa minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan, oksigen dan obat-obatan yang tidak sama dengan di kota. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah pusat," katanya. (Tribun Network/Hari Darmawan/Vincentius Jyestha/sam)