Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

LAN Dorong Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam Akselerasi UU Cipta Kerja

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto bicara soal akselerasi pemerintah usai diterbitkannya Undang-U

LAN Dorong Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam Akselerasi UU Cipta Kerja
Dok. pribadi
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto Menyampaikan Strategi WFH Berbasis Aplikasi Internet 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto bicara soal akselerasi pemerintah usai diterbitkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada bulan November tahun 2020 lalu.

Menurutnya, akselerasi segera mewujudkan penciptaan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha harus terus didorong.

"Sesuai dengan mandat dari Omnibus Law tersebut, setidaknya 51 (lima puluh satu) peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden juga telah diterbitkan," kata Adi dalam diskusi daring yang digelar LAN RI, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Buat 50 Busana untuk Keluarga dan Groomsmen Pernikahannya, Rizky Billar Habiskan Bujet Rp 500 Juta?

Kompleksitas dan obesitas peraturan, dikatakan Adi, baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah harus segera dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang dan berpotensi melahirkan korupsi.

Pertanyaan selanjutnya muncul, yakni bagaimana progresivitas Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti amanah UU tentang Cipta Kerja tersebut?

Adi mengatakan pihaknya telah melakukan kajian terkait hal tersebut.

Dalam kajian LAN, ditemukan beberapa fakta dan data yang memengaruhi pemerintah daerah dalam mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Baca juga: Buat 50 Busana untuk Keluarga dan Groomsmen Pernikahannya, Rizky Billar Habiskan Bujet Rp 500 Juta?

"Setidaknya terdapat 4 (empat) hal mendasar yang menjadi kendala. Pertama yakni Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang Hukum. Kedua yakni proses koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat," tambahnya.

"Ketiga yaitu belum terbitnya peraturan teknis yang diharapkan menjadi acuan bagi Pemda, dan keempat adanya permasalahan anggaran untuk melakukan kajian dan analisis Perda atau Perkada," pungkas Adi.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas