TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung penyelenggaraan Pemilu 2009 yang menghalalkan segala cara melalui manipulasi DPT, dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai. 

Lalu, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan Pemilu. 

Hal itu disampaikan Hasto saat menerima kunjungan jajaran DPP Partai Gerindra, Selasa (24/8/2021). 

Baca juga: Inilah Isi Kesepakatan Pertemuan PDIP dan Gerindra

Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 kala itu angkat bicara. 

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyarankan PDIP lebih baik fokus menuntaskan janji-janji politiknya. 

Sebab, menurutnya hingga kini tak ada capaian dan janji baik dibidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. 

"Tak perlu buat pengalihan isu apalagi ditengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sebaiknya fokus bantu pemerintah mengatasi pandemi," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (25/8/2021). 

Baca juga: Hasto Kenang Perjuangan PDIP-Gerindra di Pilpres 2009

Kamhar menilai Hasto seharusnya membantu menghadirkan Harun Masiku, yang bertahun-tahun tak kunjung ditemukan. 

Sebab, hal itu semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 

Termasuk juga vonis kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan mantan Menteri Sosial yang juga kader PDIP Juliari Batubara. 

"Gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto adalah bentuk distorsi demokrasi, hanya menjadi benalu reformasi," ujarnya. 

"Banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi Anggota KPU pada perkara Harun Masiku, termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum Anggota KPU menjelang Pemilu. Yang paling santer dan banyak jejak digitalnya menjelang Pilpres 2014 yang lalu," lanjutnya. 

Baca juga: Fakta Sidang Vonis hingga Hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Juliari

Lebih lanjut, Kamhar menjelaskan bahaa Andi Nurpati bergabung dengan Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi Anggota KPU. 

Menurutnya hal itu merupakan hak politik Andi Nurpati untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah di politik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat. 

"Sama halnya dengan mantan Anggota KPU lainnya yang kemudian masuk partai politik. Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP," pungkas Kamhar.