TRIBUNNEWS.COM - Beredar kabar rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut para mantan narapidana koruptor menjadi bagian penyuluh antikorupsi.

Kebijakan KPK tersebut pun menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Terkait hal itu, Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menampik kabar tersebut.

Ia menjelaskan, para mantan koruptor itu hanya akan memberi testimoni terkait pengalamannya selama menjalani masa hukuman kasus rasuah.

Baca juga: Buronan KPK Harun Masiku Diketahui Keberadaannya tapi Tak Kunjung Ditangkap, Mengapa?

Bukan menjadikan para eks napi koruptor itu menjadi penyuluh antikorupsi.

"Pada intinya, bukan sebagai penyuluh antikorupsi, tetapi menjajaki untuk menggunakan testimoni dari para mantan narapidana korupsi untuk materi edukasi penyuluhan kepada masyarakat," kata Ipi dalam keterangannya, Selasa (24/8/2021), melansir Tribunnews.com.

Seperti pengalaman yang dirasakan oleh eks koruptor itu sendiri, keluarga, maupun dalam kehidupan sosial.

"Dengan membagikan pengalaman pahit tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk tidak mengikuti jejaknya melakukan tindak pidana korupsi melalui cerita pengalaman yang menyentuh hati masyarakat," jelasnya.

Baca juga: KPK Bantu Aparat Penegak Hukum Lain Tangkap 2 Buronan

Yang perlu dipahami, kata Ipi, siapapun bisa menyuarakan antikorupsi, yaitu setiap individu yang memiliki sikap moral dan integritas tinggi serta pengetahuan antikorupsi.

Asalkan mereka dapat dan mau menyebarkan nilai-nilai integritas antikorupsi, dimulai dari lingkungan terkecilnya, seperti keluarga, komunitas, dan masyarakat di mana mereka tinggal.

Untuk menjadi penyuluh antikorupsi pun tidak bisa diemban sembarangan orang

"Tentu, berbeda dengan penyuluh antikorupsi."

"Untuk menjadi penyuluh antikorupsi tersertifikasi harus mendapatkan pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluh Antikorupsi," paparnya.

Ahli Hukum: Tak Timbulkan Ketakutan bagi Koruptor

Menanggapi hal itu, ahli hukum pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai testimoni yang diberikan eks napi tak akan menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Sehingga, cukup diragukan sebagai langkah yang efektif untuk mencegah tindakan korupsi.

"Efektifivitasnya cukup diragukan, testimoni para mantan napi koruptor tidak menimbulkan ketakutan bagi koruptor," ucapnya dikutip dari tayangan YouTube TV One, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Deputi Penindakan KPK Tahu Keberadaan Harun Masiku, Ini Kendalanya Belum Ditangkap

Menurutnya, faktor yang mendukung terjadi korupsi di Indonesia adalah karena kebutuhan koruptor itu sendiri,

Seperti, kebutuhan dan biaya hidup yang tinggi mendorong mereka terjerumus dalam lubang korupsi.

"Misalnya politik yang biayanya tinggi. Lifestyle yang terlalu tinggi."

"Dan faktor kultur, politik, ekonomi yang dominan," ucap dia.

Meskipun begitu, Ahmad mengapresia langkah terobosan KPK ini dengan tetap berupaya mencegah tindak pidana korupsi.

"Berbagai upaya harus tetap dilakukan supaya perang melawan korupsi segera terwujud hasilnya secara signifikan," jelasnya.

KPK Sempat Tuai Kritik dan Sindiran

Karena adanya kabar merekrut eks koruptor ini, KPK sempat menuai kritik dan sindiran.

Kritikan pertama datang dari mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

Pada cuitannya, @katabewe, Bambang tidak habis pikir dengan soal perekrutan eks koruptor ini.

"Mati Ketawa ala Pimpinan KPK. Eks Koruptor direkrut utk jd Penyuluh."

"Tapi, Insan KPK yang berjasa jebloskan koruptor justru di TWK kan & dihabisi.

"Apakah kita sedang ditinggikan-kedunguannya?," tulis dia, Sabtu (21/8/2021).

Kemudian, penyidik senior nonaktif, Novel Baswedan melalui akun Twitter-nya @nazaqistha, Minggu (22/8/2021) juga menyuarakan pendapatnya.

Novel menilai kepemimpinan KPK saat ini aneh dan keterlaluan.

Baca juga: KPK Bantu Aparat Penegak Hukum Lain Tangkap 2 Buronan

Menurutnya, kepimpinan KPK tak mengetahui betul soal tindakan korupsi.

"Perilaku Pimpinan KPK aneh dan keterlaluan. Apakah tidak paham atau tidak peduli terhadap Korupsi."

"Ketika menyebut Koruptor sebagai penyintas (korban), lalu pelakunya siapa? Negara?," tulis dia.

Ia pun disinyalir menyinggung soal beberapa pegawai KPK yang kompeten, diberhentikan karena polemik tak lolos TWK.

"Pantas saja mau jadikan koruptor sebagai penyuluh antikorupsi. Pegawai yg kerja baik disingkirkan," imbuh dia.

Baca juga: KPK Tahu Keberadaan Harun Masiku, Mengapa Belum Ditangkap?

Selain itu, mantan juru bicara Febri Diansyah juga melemparkan sindiran terhadap kepemipinan KPK kini.

Febri menyindir KPK, dengan membuka kesempatan bagi eks koruptor menjadi pimpinan KPK.

Hal itu disampaikannya lewat cuitan miliknya, @febridiansyah, Senin (23/8/2021).

"Ke depan perlu terobosan lebih berani. Bukan hanya menjadikan eks napi koruptor sebagai penyuluh antikorupsi, tapi menjadikan mereka Pimpinan KPK."

"Siapa kandidatmu?," ucap Febri.

"Memang tidak mudah menjaga kewarasan dalam situasi seperti saat ini," lanjut dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Ilham Rian)