TRIBUNNEWS.COM - Mendikbud-RIstek, Nadiem Makarim diketahui telah memperbolehkan bagi wilayah PPKM level1-3 untuk membuka pembelajaran tatap muka.

Meski demikian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merasa tidak perlu tergesa-gesa dalam membuka pembelajaran tatap muka.

Ganjar pun meminta kepada tiap sekolah di kabupaten/kota Jawa Tengah agar melapor dahulu kepadanya sebelum membuka pembelajaran tatap muka.

Pasalnya Ganjar tidak ingin jika pembelajaran tatap muka ini dibuka dengan tidak siap, atau kurang persiapan.

Baca juga: Pekan Depan, Dinas Pendidikan DKI Rencanakan Belajar Tatap Muka di 610 Sekolah

Ganjar menyebutkan sebelumnya ia mendapat laporan bahwa ada sekolah yang sudah menyiapkan tatap muka di Solo.

Selain itu di Jepara akan uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa SD.

"Ada sekolah yang sudah menyiapkan tatap muka, kemarin di Solo dilaporkan ke saya langsung saya tunda dulu, selesai. Kemudian tadi Jepara mau uji coba SD, saya minta jangan bareng-bareng. Karena SD belum divaksin, maka hati-hati betul."

"Saya minta direview dulu, ojo kesusu, ini beberapa yang ada. Kalau ada yang mau PTM, lapor dulu ke kita, maksud saya jangan sampai ada sesuatu yang disiapkan secara masal tapi nggak siap," kata Ganjar dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: ATURAN Lengkap PPKM Level 3: Sekolah Boleh Gelar Tatap Muka Terbatas hingga Syarat Naik Kereta Api

Belum Banyak Pelajar yang Divaksin

Ganjar memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam membuka pembelajaran tatap muka dikarenakan masih belum banyak pelajar yang mendapatkan vaksin Covid-19.

Untuk itu ia merasa pembukaan pembelajaran tatap muka ini harus dilakukan secara hati-hati.

Lebih lanjut Ganjar menuturkan, pihaknya akan membuat surat edaran agar nantinya pembukaan pembelajaran tatap muka di Jawa Tengah bisa seragam dan tidak asal-asalan.

"Bukan apa-apa, kita melihat karena vaksinnya untuk para pelajar kan memang belum terlalu banyak, kita berhati-hati. Tadi ada permintaan dari para bupati agar seragam karena satu tempat yang sudah nekat melakukan PTM yang kewenangannya dibawah bupati/wali kota."

"Nah bupati/wali kota sebelahnya nggak enak dia, maka tadi meminta saya agar dibuatkan guidance dan kita sudah siapkan sebenarnya. Tapi kalau memang yang dibutuhkan nanti saya buatkan surat edaran agar semua sama," pungkasnya.

Baca juga: Ketua DPR: Pembelajaran Tatap Muka Perlu Pengawasan Bersama