“Meminjam bahasa para peternak rakyat, pemerintah tidak membela nasib mereka. Terutama ketika, integrator masuk ke bidang budidaya dan produknya masuk ke pasar tradisional, tentu peternak rakyat kalah bersaing,” katanya.

Baca juga: Industri Unggas Keluhkan Sulitnya Mengakses Pembiayaan Perbankan

Integrator dengan dukungan modal yang besar dan teknologi yang modern, menurutnya seharusnya tidak mengambil pasar yang secara tradisional sudah digarap peternak rakyat.

“Jangan bersaing di pasar tradisional, produk integrator bisa masuk ke pasar ekspor, pasar retail modern, hotel, restoran, hingga katering besar,” sarannya.

Ia juga meminta Kementerian Perdagangan mengatur segmentasi pasar agar tak terjadi yang kuat memangsa yang lemah.

Paradigma persaingan juga seharusnya diubah oleh para integrator, menjadi paradigma kerja sama.

Usaha integrator yang utama adalah pakan dan DOC, jangan hanya diperuntukkan kepada peternak binaannya, tapi juga memberi akses sarana produksi kepada peternak rakyat.

Untuk mengatasi persoalan hulu hingga hilir, menurutnya industri perunggasan harus diatur pada tingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

Karena Kemendag tidak menegakkan aturan mengenai harga ayam hidup, sementara Kementan tak mampu menyediakan jagung dan mengatasi harga DOC yang melambung.

Budhy berharap sarana produksi (Saprodi) tidak hanya dinikmati oleh para peternak yang berafiliasi dengan integrator, sementara peternak rakyat atau mandiri mengalami kesulitan atau kemunduran dalam berbisnis.

Menurutnya bila masalah hulu dan hilir ditangani Menko Perekonomian, bisa terjadi sinergi antara Kementan dan Kemendag yang dapat menguntungkan semua pihak.

“Kemenko Perekonomian perlu turun tangan,” tegasnya.