TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kader untuk tidak bicara soal Pilpres 2024 harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Ubed menyebut langkah nyata itu dengan tak lagi memasang baliho Puan Maharani yang sempat mengundang pro dan kontra di publik.

"Jadi baliho-baliho Puan itu harus diturunkan, jangan ngomongin capres, tapi tindakannya masih memunculkan tokoh anaknya lagi yang jadi capres," kata Ubed saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Maka itu, menurutnya perlu ada keseiramaan antara narasi yang dikeluarkan Megawati dengan langkah para kader terutama di akar rumput.

"Langkah ini bisa menjadi langkah yang tepat karena memang kondisi saat ini belum waktunya bicara soal capres capres apalagi rakyat lagi sengsara secara umum, jadi ketepatannya Megawati ini karena kondisi sekarang lagi krisis," tambahnya. 

Meskipun demikian, apa yang dilakukan Megawati melalui instruksinya itu dinilai Ubed sangat terlambat.

"Jadi tepat narasinya tetapi terlambat, mestinya kemarin-kemarin disampaikannya sebelum baliho dipasang," pungkasnya.

Baca juga: Hasto Jelaskan Makna Instruksi Megawati Minta Kader PDIP Tak Bicara Capres-Cawapres 2024

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi penjelasan mengenai surat instruksi partai kepada kader agar tak memberi bicara mengenai capres-cawapres untuk Pilpres 2024. 

PDIP menilai, soal pemimpin nasional itu bukan hanya melibatkan keputusan partai. 

Tapi juga harus muncul dari kehendak rakyat serta ada unsur campur tangan Tuhan. 

Hasto mengatakan, di surat itu, kader memang diinstruksikan tak bicara soal capres-cawapres yang akan diusung di pemilu 2024. 

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan dengan DPP Gerindra, Selasa (24/8/2021). 

Dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 dan ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu, semua kader partai dilarang berbicara dan menanggapi isu Capres-Cawapres 2024. 

Kata Hasto, kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden, diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

Namun, PDIP juga menyadari bahwa prioritas saat ini adalah penanganan pandemi covid-19. 

"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik. Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," urai Hasto. 

Dalam konteks konsolidasi itu juga maka dialog dengan Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting. 

Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional. 

"Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik," tukas Hasto.