Dirinya menegaskan bahwa pertemuan tersebut sessungguhnya bukan untuk mempengarugi hak prerogatif presiden.

”Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” paparnya.

Mengenai adanya dugaan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amandemen UUD, misalnya untuk memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden dan lainnya, menurut Gus Jazil, itu semua saat ini dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat.

”Saya berharap pertemuan elite koalisi parpol itu itu memperbaharui hubungan-hubungan yang ada di dalam koalisi, dan yang menjadi tpoik utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok karena kita tahu rakyat ini sedang menderita,” katanya.

Politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur ini juga berharap bahwa pertemuan tersebut untuk memperbaharui pola komunikasi yang selama ini ada di partai koalisi.

”Sebab apa? Kan polanya berubah karena Covid-19 sehingga kita semua patut untuk mendorong pertemuan ini bukan untuk agenda-agenda yang tidak untuk kepentingan rakyat,” pungkas Gus Jazil.