Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Koalisi Pendukung Jokowi

Isu Pergeseran Kabinet Menguat Pasca PAN Ikut Koalisi

PPP enggan larut dalam isu tersebut, sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Isu Pergeseran Kabinet Menguat Pasca PAN Ikut Koalisi
Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Targetkan Pengembangan Industri, Digitalisasi hingga Ekonomi Hijau 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pergeseran jajaran kabinet semakin menguat pascabergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Rabu (25/8/2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnetwork, reshuffle terbatas bakal dilakukan pada sekitar bulan September mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pula terdapat sekira tujuh kementerian yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, guna mengakomodasi masuknya PAN maupun karena masalah kinerja.

Kementerian yang dimaksud antara lain kementerian koperasi dan UMKM; perhubungan; pertanian; energi dan sumber daya mineral (ESDM); desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN); hingga kepala staf presiden.

Isu reshuffle sendiri ditanggapi secara beragam oleh partai-partai politik pendukung pemerintah.

Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menekankan bahwa munculnya isu reshuffle muncul sebagai konsekuensi bergabungnya PAN.

PPP enggan larut dalam isu tersebut, sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal reshuffle sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu hak prerogatif presiden Jokowi. Kalau kemudian isu reshuffle mencuat gara-gara masuknya PAN itu namanya konsekuensi politik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, ketika dihubungi, Jumat (27/8/2021).

Baidowi menyinggung presiden biasanya melakukan reshuffle berdasarkan indeks parameter kerja. Artinya, reshuffle dilakukan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja kabinetnya, bukan dasar yang lain.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas