TRIBUNNEWS.COM - KPK telah resmi menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana dan suaminya yang menjadi Anggota DPR RI, Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo.

Melansir Surya.co.id, Puput Tantriana disebut sering melakukan mutasi ASN di Pemkab Probolinggo.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat belum genap setahun menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Puput Tantriana sudah melakukan 4 kali rotasi jajaran ASN dibawahnya.

Rotasi jabatan yang terakhir dilakukannya bahkan terjadi pada satu bulan yang lalu.

Baca juga: Dahulu Janjikan Pemerintahannya Bebas Korupsi, Puput Tantriana Kini Malah Jadi Tersangka Kasus Suap

Sebanyak tiga ASN eselon II dan 15 ASN eselon III telah dirotasi oleh istri mantan Bupati Probolinggo ini.

ASN Pemkab Probolinggo yang dirotasi tersebut di antaranya:

Tiga ASN eselon II

- R Umar sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan

- Hengky Cahyo Saputra sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan

- Taufik Alami sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Baca juga: Dukung KPK, Anggota LSM Aksi Cukur Gundul Rayakan Operasi Senyap Bupati Puput Tantriana Sari

15 ASN eselon III

- Ferry Pribadi sebagai Camat Krucil

- Imron Rosadi sebagai Camat Pakuniran

- Teguh Prihantoro sebagai Camat Tiris

- Febria Hidayat sebagai Camat Kotaanyar

- Selviningtyas sebagai Camat Dringu

Baca juga: FAKTA Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

- Mariyono sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan & Kearsipan

- Maliki sebagai Dinas Sosial

- Suud Maheli sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris Daerah

- Soeharto sebagai Sekretaris Dinas PUTR

- Raden Retno sebagai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman

Baca juga: Foto-foto Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan Suami Hasan Aminuddin Mengenakan Rompi Tahanan KPK

- Juhono sebagai Kepala Bagian Adminitrasi

- Muhammad Abdi Utoyo sebagai Kepala Tata Ruang Dinas PUTR

- Asrul Bustani sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR

- Nasir sebagai Sektoris Dinas Peizinan & Perdagangan

Baca juga: Lima Camat Probolinggo Turut Terciduk Bersama Bupati Puput dan Suaminya yang Anggota DPR RI

Dahulu Janjikan Pemerintahannya Bebas Korupsi

Diberitakan sebelumnya, perlu diketahui dahulu setelah dilantik menjadi Bupati Probolinggo untuk periode kedua, Puput Tantriana pernah memiliki tekad untuk menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi.

Dilansir Surya.co.id, salah satu upaya Puput Tantriana dalam mengantisipasi tindakan korupsi adalah dengan membuat benteng sistem penganggaran yang akuntabel dan transparan.

Bahkan Puput Tantriana berani menjamin bahwa tidak akan ada celah di pemerintahannya untuk melakukan korupsi dalam kurun waktu lima tahun selama ia menjabat.

Baca juga: Respons NasDem Terkait Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana yang Terjaring OTT KPK

"Program khusus yang benar-benar baru sih tidak ada. Tapi sejak tahun 2013 lalu, kami sudah melakukan perbaikan sistem agar bisa menjaga tidak ada yang memanfaatkan jabatan dan melakukan korupsi," kata Puput Tantriana di Gedung Grahadi, Senin (24/9/2018).

Tak hanya itu, istri dari mantan Bupati Probolinggo ini juga menuturkan akan melakukan penguatan pelayanan publik yang berbasis IT.

Karena dengan memanfaatkan IT maka bisa memangkas celah adanya pungutan dan kecurangan.

"Tadi saya jelaskan maslah pelayann publik yang jadi program prioritas. Nah ini juga terutama dalam pendekatan pelayanan berbasis IT dan memenimimalsir celah polah adanya tindakan korupsi," jelasnya.

Baca juga: Kenakan Jaket Merah, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Diterbangkan ke Jakarta

Sebut Kepala Daerah Tonggak Utama Pencegahan Korupsi

Puput Tantriana pernah menyatakan bahwa sosok teladan kepala daerah adalah tonggak utama dalam pencegahan tindakan korupsi.

Sehingga kepala daerah harus memberikan contoh yang baik untuk jajaran pemerintahannya.

Untuk itu Puput Tantriana menginginkan agar kepala daerah, wakil kepala daerah, serta anggota DPR bisa ikut memberikan contoh yang baik.

Serta bisa saling mengingatkan agar pola pikir jujur bisa menguat, khususnya di Kabupaten Probolinggo.

"Saya ingin semuanya memberikan contoh. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta juga anggota DPR, memberikan contoh. Sehingga saling mengingatkan, sehingga pola pikir jujur saya harapkan bisa menguat di Kabupaten Probolinggo," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Surya.co.id/Tony Hermawan/Muhasadah)

Baca berita lainnya terkait OTT KPK di Probolinggo.