Tribun

Ketum PAN Ungkap Curhat Jokowi Soal Lembaga Negara Merasa Paling Kuasa

Zulkifli Hasan mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama Pimpinan Partai Koalisi.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Ketum PAN Ungkap Curhat Jokowi Soal Lembaga Negara Merasa Paling Kuasa
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-II, Selasa (31/8/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama Pimpinan Partai Koalisi.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut, satu di antara yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yakni tentang penanganan Covid-19 hingga masalah koordinasi pemerintah daerah dan pusat.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam pidato Rakernas ke-II PAN yang disiarkan secara virtual, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Akui Canggung saat Bicara di Hadapan Parpol Koalisi Jokowi

"Saya kira sudah beredar rekamannya, Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu mengenai Covid-19, dua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat-daerah," kata Zulhas.

"Ada beberapa bicara, Wah, kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban. Bupati nggak ikut gubernur. Gubernur nggak ikut macem-macem lah," tambahnya.

Lebih lanjut, Zulhas juga mengatakan bagaimana Presiden mengeluhkan adanya lembaga tinggi yang merasa paling berkuasa.

Mulai Komisi Yudisial (KY) Mahkamah Agung (MA) hingga DPR RI.

"Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MA merasa paling kuasa, MK nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," ucap Zulhas.

Baca juga: Zulhas Sebut PAN Siap Menjembatani Kendala Pemerintahan Jokowi

Untuk itu, Zulhas pun mengutarakan bahwa amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Terlebih, telah berjalan selama 23 tahun ini.

Tentunya, dengan adanya evaluasi akan membawa Indonesia ke arah demokrasi yang baik.

"Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawartan Perwakilan," ungkap Zulhas.

"Jadi, kalau mau, kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat, sehingga punya punya kebijaksanaan," jelasnya.
 

--

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas