Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

7 Kritikan Lembaga hingga Parpol Soroti Sanksi Dewas KPK ke Lili Pintauli, Novel Singgung Pidana

Keputusan Dewan Pengawas KPK memberi hukuman kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menuai kritik dari berbagai pihak

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
zoom-in 7 Kritikan Lembaga hingga Parpol Soroti Sanksi Dewas KPK ke Lili Pintauli, Novel Singgung Pidana
Tribunnews/Jeprima
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar saat memasuki ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (10/5/2021). KPK bersama Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat atas dugaan korupsi lelang jabatan. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti berupa uang Rp647.900.000 dan delapan unit telepon genggam dan satu tabungan Bank Jatim. 

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberi hukuman kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menuai kritik dari berbagai pihak.

Para pengkritik menganggap, hukuman yang diberikan kepada Lili Pintauli Siregar terlalu ringan.

Padahal pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran kode etik pegawai KPK.

Sementara di antara kritikus menilai, Dewan Pengawas KPK perlu membawa kasus ke penegak hukum atas dasar pelanggaran pidana.

Lembaga dari partai politik, yakni PKS, juga ikut menyoroti kasus Lili Pintauli Siregar.

DPP PKS berpendapat, Lili Pintauli Siregar harusnya mendapat hukuman lebih berat dari sekedar pemotongan gaji.

Inilah berbagai kritikan yang dirangkum Tribunnews.com untuk menyoroti kasus pelanggaran kode etik  Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

BERITA REKOMENDASI

1. LBH Sebut Perilaku Koruptif

Baca juga: Dewas KPK Disarankan Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana berpendapat, pelanggaran yang dilakukan Lili seharusnya dapat dijatuhi sanksi berat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan KPK, kata Arif, Lili Pintauli Siregar dinilai telah melakukan perilaku koruptif.

Tindakan tersebut tercermin dari lemahnya penegakan hukum tindak pidana korupsi serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

"LBH Jakarta menilai bahwa adanya perilaku koruptif dalam lembaga antikorupsi."


"Hal tersebut tercermin dari ketidakseriusan dan lemahnya penegakan hukum tindak pidana korupsi serta pengawasan terhadap pelaksanaannya," kata Arif kepada Tribunnews.com, Rabu (1/9/2021).

Hal itu terlihat ketika yang bersangkutan hanya mendapat sanksi sebatas pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas