Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Demokrat Sebut Akan Dukung Pemerintahan Jokowi hingga 2024: Setelahnya Biarkan Rakyat Memilih Lagi

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan bahwa Partai Demokrat akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo

Demokrat Sebut Akan Dukung Pemerintahan Jokowi hingga 2024: Setelahnya Biarkan Rakyat Memilih Lagi
MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan bahwa Partai Demokrat akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga masa jabatannya habis di tahun 2024.

Dengan catatan apabila program yang diambil Jokowi memang berpihak kepada rakyat.

Namun setelah 2024, Syarief meminta agar pemerintah mau membiarkan rakyat untuk memilih kembali siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya.

"Kita mendukung pemerintah kalau programnya betul-betul berpihak untuk rakyat. Program pemerintah kalau bagus ya kita dukung. Sampai tahun 2024 kita mendukung Presiden Jokowi sebagai presiden. Setelah 2024, biarkan rakyat memilih lagi, Itu komitmen kita," kata Syarief dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Sekjen PBB: Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Amandemen Terbatas

Syarief mengungkapkan bahwa Partai Demokrat akan konsisten dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Selain itu Partai Demokrat juga memegang statement yang pernah diucapkan Jokowi terkait wacana pembahasan amandemen UUD 1945.

"Partai Demokrat secara konsisten akan selalu memberikan masukan kepada pemerintah. Kami Partai Demokrat akan memegang statement Pak Jokowi waktu di Istana Bogor, bahwa 'jangan mengikutkan saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen.' Kita pegang itu," terangnya.

Baca juga: Soal Amandemen UUD, Guru Besar UIN Jakarta: Berkaca UU KPK, Bisa Saja Rakyat Dikibuli Lagi

Lebih lanjut Syarief menegaskan hingga kini masih belum ada pembahasan terkait perpanjangan jabatan presiden di MPR.

"DI MPR tidak ada pembahasan tentang perpanjangan jabatan presiden, tidak ada tentang masa periodisasi presiden, tidak ada tentang perubahan UUD di luar PPHN. Itu pun masih dalam tahap pembahasan, pendalaman. Jadi belum ada keputusan apa pun," pungkas Syarief.

Baca juga: Beda Sikap Parpol Koalisi Non-Parlemen Terkait Wacana Amandemen Terbatas 

Jokowi Tegas Menolak Amandemen UUD 1945

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas