TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu petinggi parpol koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021).

Dalam pertemuan itu hadir petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan itu, khususnya terkait penanganan pandemi covid-19.

Diantara persoalan yang dibahas, muncul pembahasan terkait wacana Amandemen UUD 1945 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

Baca juga: Beda Sikap Parpol Koalisi Non-Parlemen Terkait Wacana Amandemen Terbatas 

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Amandemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi menolak Amandemen UUD 1945.

Selain itu, Jokowi juga tak ingin disalahkan soal tuduhan ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

"Soal amandemen ini, beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka atau terbatas," ujarnya, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (2/9/2021).

"Yang jelas, saya enggak mau disalahkan, seolah-olah saya mau tiga periode atau diperpanjang," ucapnya menirukan perkataan Jokowi.

Baca juga: PD Sebut Tak Ada Urgensi Amandemen UUD 45: Konstitusi saat Ini Sudah Tepat

Baca juga: Haedar Nashir: Jangan Sampai Di Balik Gagasan Amandemen Menguat Kepentingan Pragmatis

Menurutnya, Jokowi juga tak akan terlibat apabila ada pengajuan Amandemen UUD 1945 tersebut.

"Nanti kalau saya yang mengajukan, ya repot."

"MPR atau Senayan sana mau mengajukan, ya monggo-monggo saja."

"Saya juga tidak akan terlibat hal ini, begitu," terang Sekjen PBB ini menirukan pernyataan presiden.

Baca juga: Soal Amandemen UUD 1945, PDIP: Slowing Down

Baca juga: Ini Pendapat Surya Paloh Soal Amandemen UUD 1945

MPR Belum Memutuskan