TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di media sosial Twitter.

Budi mengatakan saat ini akses data pribadi sang presiden sudah ditutup.

Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Minta Mabes Polri Usut Kasus Bocornya Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi

Menkes Budi menegaskan NIK dan data pribadi seseorang sangatlah privasi.

Sehingga, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Itu inklusif, secara UU ITE tidak boleh."

"Secara hukum salah, secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," lanjut dia.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor ke Publik, Disayangkan Jubir Presiden hingga Reaksi DPR

Ia meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.

"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."

"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga menanggapi  perihal bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi.

Menurutnya, perihal sertifikat vaksin Jokowi yang bocor bisa ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan.

Pasalnya data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate kepada Tribunnews.com, Jumat, (3/9/2021).

Integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) ke aplikasi PeduliLindungi menurut Johnny baru saja dilakukan.

Begitu juga migrasi data pencatat vaksinasi melalu aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi. 

"Selain itu, migrasi Silacak ke data center kominfo baru saja dilakukan," katanya.

Baca juga: Jubir Presiden Sayangkan Sertifikat Vaksin Jokowi Beredar di Media Sosial

Saat ini kata Johnny, data PeduliLindungi yang berada di data center milik Kominfo aman dan tidak ada kebocoran.

"Terkait pertanyaan diatas ada baiknya menunggu rilis resmi dari kemenkes sebagai wali data Covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya beredar sertifikat vaksin Jokowi di media sosial Twitter.

Dari unggahan tersebut tampak identitas pribadi Kepala Negara, mulai dari  dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Taufik Ismail)