TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari berharap program Kartu Prakerja menjadi ‘Legacy’ pemerintah untuk tingkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kuliah Perdana Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Jumat (3/9/2021).

Denni mengatakan program Kartu Prakerja yang substansinya adalah beasiswa pelatihan vokasi atau pelatihan praktis merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo.

“Harapannya, tentu setelah periode Presiden Jokowi berakhir, program ini dapat dilanjutkan secara terus-menerus sebagai ‘legacy’ pemerintah sekarang dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk Indonesia Maju,” kata Denni Purbasari.

Menurutnya sebuah program pemerintah hanya bisa berlanjut kalau program itu memenuhi dua syarat.

Pertama, program tersebut benar-benar ‘meaningful’ atau bermanfaat bagi rakyat, dan kedua, program itu diputuskan secara politik untuk dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga saat ini, Program Kartu Prakerja sudah menjangkau 9,88 juta orang penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

“Program Kartu Prakerja inklusif, menjangkau semua kalangan dari difabel, Purna Pekerja Migran Indonesia, perempuan dan daerah tertinggal. Mayoritas penerimanya adalah mereka yang menganggur, muda dan relatif terdidik,” urai Denni.

Baca juga: Alumni Program Kartu Prakerja Bisa Manfaatkan KUR untuk Memulai Usaha

Denni menyodorkan fakta berbagai survei, baik Survei Evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja maupun dari berbagai lembaga independen dalam dan luar negeri.

Diantaranya BPS, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), CSIS, Cyrus Network, LPEM FEUI, Bank Dunia hingga Ipsos.

Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana dan Cyrus Network menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja memberikan pengalaman serta menumbuhkan sikap positif bagi pesertanya.

Sementara itu, Survei Cyrus Network, TNP2K, Sakernas BPS dan CSIS mengungkap bahwa Program Kartu Prakerja meningkatkan kompetensi untuk kerja/wirausaha untuk penerimanya.

Program Kartu Prakerja juga terbukti mengakselerasi inklusi keuangan, mendukung daya beli, serta membantu usaha mikro dan kecil.

Denni mengatakan 135 juta jumlah angkatan kerja saat ini, Indonesia memiliki dua tantangan utama ketenagakerjaan, yakni rendahnya jumlah lapangan kerja, serta minimnya produktivitas, yang salah satunya disebabkan oleh adanya skill gap.

Data BPS menyebutkan, dari 135 juta angkatan kerja itu, 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran kita, 91 persen diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Sayangnya, baik perusahaan maupun pekerja kita cenderung tak peduli dengan skilling, upskilling, dan reskilling sebagai upaya peningkatan kualitas angkatan kerja.

Pelatihan dalam ekosistem Program Kartu Prakerja hadir untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja kita, baik untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, serta juga bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Penerima Kartu Prakerja memiliki kebebasan untuk memilih pelatihan sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Baik pelatihan hard skill, maupun soft skill. Keduanya dibutuhkan sebagai bekal menghadapi persaingan keras di pasar kerja saat ini,” kata Denni.