TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan langsung penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sekaligus aktivasi pembukaan rekening kolektif penerima BSU Tahun 2021.

Menaker melakukan pemantauan aktivasi rekening pada 50 pekerja di PT Semarang Autocomp Manufacture Indonesia (SAMI) yang terletak di Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021).

"Saya baru saja menyaksikan pembukaan rekening baru oleh Bank BNI bagi teman-teman pekerja di PT SAMI. Saya menyaksikan langsung teman-teman yang sudah bisa mengambil rekeningnya di ATM dan prosesnya kita lihat semua," ujar Menaker Ida Fauziyah.

Menaker Ida mengatakan pemberian BSU ini merupakan penyaluran program BSU 2021 tahap III.

Tahap I dan II diberikan kepada pekerja yang memiliki rekening di Bank Himbara.

Untuk tahap III dan seterusnya akan diberikan kepada pekerja yang tidak memiliki di Bank Himbara, sehingga akhirnya dibukakan rekening baru Bank Himbara.

Baca juga: Menaker Ida: Perusahaan Pengoperasi ISO Tank Oksigen Medis Harus Perhatikan Aspek K3

"Mudah-mudahan BSU pada tahap III, IV dan V ini bisa lancar dan mampu diselesaikan paling cepat akhir September dan paling lama Oktober," lanjut Menaker Ida.

Usai di PT SAMI, Menaker Ida Fauziyah  menyaksikan kegiatan serupa di PT Inti Sukses Garmindo (ISG) di Harjosari, Bergas, Kabupaten Semarang.

Di perusahaan swasta PMDN ini, Menaker Ida kembali menyaksikan prosesi dan tahapan aktivasi pembukaan rekening kolektif untuk 50 pekerja di perusahaan.

Sebagaimana di PT SAMI, pelaksanaan BSU memperlihatkan proses Know Your Customer (KYC) dan penyerahan buku tabungan serta ATM dari bank kepada pekerja.

Tahap berikutnya, ada pencairan dana langsung ATM/Teller yang tersedia di mobile branch.

Manajer Direktur PT SAMI, Matsushita, mengatakan, meskipun dalam kondisi sulit seperti pandemi saat ini, pihaknya tetap berkomitmen memberikan bantuan tidak langsung kepada karyawan.

Hal ini ia lakukan dalam bentuk investasi penyiapan infrastruktur protokol kesehatan dan menanggung semua biaya tracing, baik biaya rapid test maupun PCR test.

"Selain itu, juga gaji karyawan tetap dibayarkan 100 persen pada saat penerapan kebijakan pembatasan operasional perusahaan," ujar Matsushita.