Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Anggota BPK Jadi Polemik, Mahasiswa Serukan Mosi Tidak Percaya kepada Komisi XI

Tidak kurang dari 6 ahli hukum dan tata negara telah mengingatkan Komisi XI agar kembali kepada jalan konstitusi.

Seleksi Anggota BPK Jadi Polemik, Mahasiswa Serukan Mosi Tidak Percaya kepada Komisi XI
Tribunnews.com/Reza Deni
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI di Komite IV DPD RI kembali digelar hari ini, Rabu (11/8/2021). Dua nama yang menjadi sorotan publik karena tidak memenuhi syarat yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin juga mengikuti uji tersebut. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus bergulir. Suara sipil dari Koalisi Mahasiswa Indonesia menuntut agar semua fraksi di Komisi XI DPR menghormati Undang-Undang dalam seleksi BPK.

"Tidak ada lagi alasan bagi Komisi XI DPR untuk mempertahankan dua nama yang tidak memenuhi persyaratan formil. Tetapi anehnya sampai saat ini calon BPK Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana masih belum dicoret. Ada apa dengan Komisi XI?" kata Koordinator Koalisi Mahasiswa Indonesia, Abraham dalam keterangan resminya, Senin (6/9/2021).

Dia mengingatkan kepada partai politik yang mendukung calon Anggota BPK bermasalah.

"Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada partai politik pendukung Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana. Jika tidak bertaubat, mereka telah mengingkari amanat rakyat dan konstitusi," kata Abraham.

Sejak awal, dikatakan Abraham, pihaknya sebenarnya telah mencium bau tidak sedap dalam proses pemilihan Anggota BPK tahun 2021 ini.

Mereka menilai Komisi XI DPR sedang bermain api dengan konstitusi.

Hal tersebut dikatakan menyusul adanya manuver politik yang seakan-akan menyepelekan UU BPK.

"Apa susahnya menganulir nama-nama yang tidak memenuhi syarat? Jangan bermain api dengan konstitusi," lanjut Abraham.

Dia menekankan bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang harus dijaga martabat dan marwahnya. Karena itulah, DPR harus menghormati UU dalam melakukan seleksi.

Baca juga: Masyarakat Sipil Yakin Presiden Jokowi Tidak Akan Loloskan Anggota BPK yang Bermasalah

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas