TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Alokasi Dana Desa berperan penting dalam menangkal dampak pandemi Covid-19 di kawasan pedesaan.

Program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berperan penting mencegah dampak pandemi di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi desa.

“Dalam dua tahun terakhir prioritas penggunaan dana desa kita alokasikan untuk penanganan Covid-19 di level desa. Setidaknya ada tiga program utama yang bersumber dari dana desa yakni Desa Aman Covid-19, BLT Desa, dan PTKD. Tiga program ini terbukti berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 di level desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci pada Talkshow Interaktif yang digelar oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) secara daring, pada Selasa (7/9/2021).

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, menjelaskan hantaman pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh warga desa terutama di sektor sosial dan ekonomi.

Di sektor kesehatan juga begitu dirasakan saat gelombang kedua pandemi dengan sebaran varian delta yang begitu masif hingga ke pelosok desa.

“Situasi ini membuat Kemendes PDTT meluncurkan berbagai program antisipasi agar dampak pandemi tidak kian buruk bagi warga desa,” kata Gus Menteri.

Baca juga: Masa Pandemi, Transformasi Digital di Lingkungan Kampus Sebuah Keharusan

Di sektor kesehatan, kata Gus Menteri diluncurkan Program Desa Aman Covid-19 untuk meminimalkan penularan Covid-19.

Dengan program ini dilakukan sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di area publik, penyemprotan disinfektan, pendirian ruang isolasi mandiri, hingga pengadaan masker warga.

“Di sektor sosial BLT Desa sangat efektif membantu warga desa yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian karena pandemi,” katanya.

Di sektor ekonomi, lanjut Gus Menteri diluncurkan program PKTD yang memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemi.

Dengan PKTD warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.

“Program-program tersebut jelas menjadi bukti kongkret betapa vitalnya dana desa baik dalam situasi normal untuk mempercepat pembangunan desa pun di saat darurat karena bencana non-alam seperti pandemic saat ini,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini berharap agar alokasi dana desa di tahun 2022 tidak mengalami penurunan yakni tetap Rp 72 triliun.

Saat ini memang ada wacana penurunan alokasi dana dalam RAPBN 2022 dari Rp72 triliun menjadi Rp 68 triliun.