Tribun

Moeldoko: Penyelesaian Reforma Agraria Butuh Keselarasan Kebijakan Pusat-Daerah

Rapat dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Panca Putra Tarigan.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Moeldoko: Penyelesaian Reforma Agraria Butuh Keselarasan Kebijakan Pusat-Daerah
Layar tangkap
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat evaluasi kinerja tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021.

Rapat dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Panca Putra Tarigan.

“Pertemuan ini kita harapkan bisa menjadi referensi bagi kinerja kita, dan mengupgrade atas berbagai perkembangan situasi. Selain itu juga kita akan coba debottlenecking atas berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan,” kata Moeldoko saat membuka rapat, yang digelar di Situation Room Bina Graha Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Rapat secara daring ini juga dihadiri sejumlah pimpinan Comunity Society Organization (CSO).

Diantaranya Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli.

Baca juga: Moeldoko Ajak Peran Aktif Kementerian dan Lembaga dalam Reforma Agraria

Moeldoko menambahkan, program percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021 masih terkendala oleh pelepasan lahan PTP yang merupakan aset negara, revisi sejumlah Perpres, dan penentuan subjek di lapangan.

“Soal pelepasan lahan PTP memang tidak mudah. Saat ini saya sedang menyiapkan laporan pada Presiden, sehingga nanti ada arahan dari Presiden pada Menteri BUMN dalam menjalankan diskresinya,” tegas Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat pada Menteri Dalam Negeri, untuk menginstruksikan pada seluruh Kepala Daerah agar berkontribusi dalam percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma Agraria 2021.

“Saya sudah kirim surat ke mendagri untuk memberikan instruksi pada kepala daerah agar ikut membantu proses reforma agraria, “ kata Moeldoko.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko juga mendengarkan paparan dari pimpinan CSO, terkait kendala dan capaian penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021.

Kepala Badan Regsitrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menuturkan, redistribusi lahan seringkali terkendala oleh proses verifikasi yang cukup lama.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas