TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peninjauan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Ini seiring dengan diizinkannya satuan pendidikan menggelar PTM terbatas di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3.

Adapun sekolah-sekolah yang dikunjungi Wapres adalah SD Tarakanita 5 di Jl. Pemuda No. 6, Rawamangun, Jakarta Timur; SPK SMAK Penabur di Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok A5-A8, Kelapa Gading, Jakarta Utara; dan SMKN 19 Jakarta di Jl. Danau Limboto No.11, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Baca juga: Pandemi akan Jadi Endemi, Target Vaksinasi Akhir Tahun 2021 Harus Mencapai 70 Persen

Dalam peninjauan kali ini, Wapres yang didampingi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, berpesan agar sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas tetap waspada dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Mengingat ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua warga sekolah untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19," ujarnya.

Pelaksanaan PTM terbatas ini, menurut Wapres merupakan upaya untuk mengurangi dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19, yakni di antaranya anak tidak dapat menyerap mata pelajaran dengan baik sehingga dikhawatirkan kemampuan intelektualnya menurun.

Baca juga: Wapres Maruf Berharap Penerapan PTM Tidak Menimbulkan Klaster Baru Covid-19

Di samping itu, hubungan siswa dan guru menjadi “asing” karena tidak pernah bertatap muka terutama bagi siswa di tingkat awal, banyaknya anak putus sekolah, dan sebagainya.

"Pendidikan vokasi paling terdampak pandemi Covid-19, karena peserta didik di SMK tidak dapat mengikuti praktek kerja/magang di perusahaan secara optimal. Padahal praktek kerja/magang merupakan faktor yang paling penting bagi pendidikan vokasi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan ahli di bidangnya," imbuhnya.

Dia mengatakan pelaksanaan PTM terbatas sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 di Ibu Kota.

Jika situasi terus membaik dengan menurunnya level PPKM, PTM terbatas akan ditingkatkan secara bertahap.

Namun jika memburuk, maka PTM terbatas akan dihentikan.

Hal ini menurut Wapres dikarenakan pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, para guru serta warga sekolah.

"Saya berharap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas ini dapat melakukan evaluasi setiap minggunya, terutama mengenai protokol kesehatan dan keamanan dari seluruh warga sekolah. Jika terdapat kasus terkonfirmasi positif atau potensi yang dapat menyebabkan timbulnya klaster baru, segera ambil tindakan tegas demi keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak," pintanya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Ajak Tokoh Agama Kejar Ketertinggalan Serta Siapkan Pola Hidup Era Endemi

Sebagai informasi, sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.026 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Covid-19 dan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan PTM Terbatas Pembelajaran Campuran Tahap 1 Pada Masa PPKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan PTM terbatas sejak 30 Agustus 2021 dan akan dievaluasi secara berkala.

Sejauh ini terdapat 610 lembaga pendidikan yang tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten di wilayah DKI Jakarta siap menyelenggarakan PTM terbatas dari tingkat PAUD sampai SMA/SMK.

Selain Anies, Wapres tampak didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi; Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi; dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto.