TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul desakan untuk mencopot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly usai insiden kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang menewaskan 44 orang. 

Pimpinan DPR RI justru mengajak semua pihak untuk mengkaji dan mencari solusi permasalahan lapas yang terjadi sistemik. 

"Kalau menurut saya masalah permintaan mengundurkan diri itu adalah politik dari pada warga negara baik itu sebagai pribadi maupun pimpinan atau anggota partai politik," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/9/2021). 

"Namun saya melihat kalau persoalan lapas ini lebih daripada masalahnya yang sudah sistemik dan memang sudah berlarut-larut," imbuhnya. 

Dasco menilai permasalahan tak berhenti dengan mencopot Yasonna dari posisi Menkumham ataupun mencopot Dirjen PAS. 

Menurutnya, harus dicarikan jalan keluar terbaik untuk memperbaiki permasalahan lapas, misalnya saja over kapasitas. 

Baca juga: Buntut Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Sejumlah Politisi Minta Yasonna Laoly Tanggung Jawab

"Tidak cukup misalnya karena tragedi ini kemudian Dirjen PAS dicopot, tapi akar permasalahannya ini sama-sama kita cari jalan keluarnya. Dan saya pikir sebagai sesama partai politik tentunya mempunyai saluran-saluran baik di legislatif di tingkat nasional atau pun di daerah tapi itu semua tidak mengurangi," pungkas Dasco. 

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Syarifuddin Sudding meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bertanggung jawab penuh terkait insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang itu.  

"Saya kira ini Pak Yasonna yang harus tanggung jawab penuh. Bukan cuma di tingkat Ditjen dan Kalapas. Jangan menyalahkan Kalapas, kan kebijakannya di Menkumham," kata Sudding kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).  

Sudding mengkritik banyak masalah kompleks terkait kondisi Lapas di Indonesia saat ini. Mulai dari isu kelebihan kapasitas, peredaran narkoba hingga tak manusiawinya perlakuan terhadap warga binaan.  

Ia menilai kebakaran itu menjadi salah satu akumulasi persoalan yang kerap menimpa Lapas Indonesia saat ini.  

Padahal, kata dia, Komisi III DPR kerap kali menyuarakan desakan kepada Yasonna untuk membenahi persoalan Lapas.  

"Kita minta tak hanya retorika lah, tapi harus ada tindakan riil di lapangan," ujar Sudding.