Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peluang terjadinya transaksi dalam seleksi calon anggota BPK sangat dimungkinkan terjadi menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Sebab, prosesnya melibatkan DPR RI yang merupakan politisi.

Lucius mengatakan rusaknya sistem di Indonesia lebih disebabkan karena setiap proses rekrutmen melibatkan DPR RI yang merupakan politisi, dimana memiliki karakter yang pragmatis.

“Politisi dengan karakter pragmatis selalu menjadikan momentum rektutmen sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan,” kata Lucius Karus, kepada wartawan, Kamis (9/9/2021).

Sayangnya, kata Lucius, peluang terjadinya suap dalam setiap proses pemilihan seperti seleksi calon anggota BPK makin terbuka disaat calon pejabat terkait menghalalkan segala cara lantaran haus akan jabatan.

Baca juga: Raih Suara Terbanyak di Komisi XI, Nyoman Adhi Terpilih Sebagai Anggota BPK RI

“Akan dengan mudah melakukan praktek transaksional demi mendapatkan jabatan,” sesal Lucius.

Pasalnya, lanjut dia, praktik adanya permainan uang pernah terjadi pada pemilihan pejabat Bank Indonesia yang berujung pada penetapan Miranda Goeltom sebagai terpidana.

"Praktek membeli dukungan untuk mendapatkan jabatan seperti menjadi anggota BPK juga bisa saja terjadi karena toh suara anggota DPR akan menjadi penentu di satu sisi dan di sisi lain nafsu para calon untuk bisa duduk di BPK sangat tinggi. Karena itu ya mungkin saja itu permainan uang itu," kata Lucius.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menampik adanya transaksional dalam proses seleksi Calon Anggota BPK V di Komisi XI. Legislator asal Nasdem ini memastikan fit and proper test calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) berjalan transparan dan akuntabel.

Baca juga: Harry Soeratin Dicecar Soal Status dan Persyaratan Saat Jalani Uji Kelayakan Calon Anggota BPK

"Komisi XI punya akal sehat masa bisa punya perilaku seperti itu, tidak mungkin," ujar Hatari, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9).

Hastari mengatakan, sebaiknya semua elemen membantu mengawasi jalannya fit and proper test tersebut. Bahkan, Hatari juga tidak masalah ketika ada pandangan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut aktif melakukan pengawasan.

"Itu lebih bagus, biar tidak ada kecurigaan. Jadi ikuti saja nanti sampai dengan sesi terakhir hari ini," kata Hastari.

Ramai disorot kabar dugaan dua calon anggota BPK inisial D dan N diduga kuat telah mengumpulkan anggota Komisi XI DPR dalam rangka mensukseskan sebagai calon anggota V BPK.