Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. 

Namun, Benny mencurigai kekuatan politik di sekitar Jokowi yang memiliki kepentingan untuk menyalahgunakan popularitas seorang Jokowi. 

Untuk diketahui, isu penambahan masa jabat presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu hingga 2027 mencuat seiring dengan adanya wacana amendemen terbatas UUD 1945. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk 'Menimbang Urgensi Amandemen UUD 1945 Edisi Kelima: Perlukah?', Sabtu (11/9/2021).

Baca juga: Bermunculan Spanduk Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

"Saya yakin Bapak Presiden Jokowi tak ada niat untuk menambah kekuasaan menambah tiga periode untuk memperpanjang jabatannya sampai 2027 tetapi kekuatan-kekuatan politk yang berada di sekitarnya ini yang punya kepentingan," kata Benny. 

"Dan ingin mungkin memanfaatkan, menyalahgunakan kedekatan, menyalahgunakan jabatan presiden, menyalahgunakan popularitas presiden Jokowi untuk meng-goalkan kepentingan-kepentingan mereka yang tersembunyi," imbuhnya. 

Kecurigaan Benny itu tampaknya masuk akal karena ada kepentingan besar yang hendak dicapai, terutama dalam hal ekonomi. 

Misalnya penambahan masa jabat presiden hingga 2027, disebut Benny untuk mengamankan para investor yang telah menginvestasikan dana untuk pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. 

Sebab, jika terjadi pergantian rezim dikhawatirkan pembangunan IKN tak dilanjutkan dan akan membuat rugi besar para investor. 

"Investor kan butuh jaminan juga, kesinambungan apakah presiden akan datang mau lanjutkan itu. Kalau dihentikan kan investor yang akan mengalami kerugian," ucap Benny. 

Karena itu, Benny berharap publik kritis terhadap wacana yang sedang bergulir ini. 

Dia mengingatkan, jika penambahan masa jabat presiden tiga periode benar-benar terjadi, maka demokrasi akan mundur seperti saat zaman Orde Baru. 

"Jadi menurut saya adalah amandemen itu untuk apa dan siapa dan apakah momentumnya tepat?," pungkas Benny.