TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Ia menegaskan, Jokowi tidak akan mencampuri Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait isu amandemen UUD 1945.

Fadjroel lalu mengutip pernyataan Jokowi yang dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode.

"Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, 'Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode'," ujarnya dalam tayangan YouTube Kompas TV, Minggu (12/9/2021).

"Konstitusi mengamanatkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama," lanjutnya sesuai pernyataan Jokowi.

Baca juga: Soal Isu Jabatan 3 Periode, Fadjroel: Sikap Jokowi Seperti Pandito Ratu

Baca juga: Benny K Harman Yakin Jokowi Tak Berniat Tambah Jabatan Tiga Periode tapi . . .

Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap politik Jokowi sudah jelas menolak masa jabatan presiden diperpanjang.

"Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden tiga periode, maupun memperpanjang masa jabatan presiden," katanya.

"Presiden Joko Widodo memahami bahwa amandemen UUD 1945 adalah domain dari MPR," jelas Fadjroel.

Baca juga: Resmikan Masjid Hajah Yuliana Sumbangsi Yendra Fahmi, Jokowi Sempatkan Salat Sunnah

Baca juga: Pengamat Nilai Jokowi Belum Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet: Fokus Saja Tangani Persoalan Covid-19

Kata Pengamat

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Komunikasi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan penyataan Jokowi soal wacana tiga periode sering bersayap alias tak ada kalimat penolakan yang pasti dan tegas.

Ia merujuk pernyataan Jokowi yang menyerahkan permasalahan konstitusi kepada MPR dan hanya akan mematuhi konstitusi.

Dengan demikian, ketika amandemen terlaksana, bukan tak mungkin Jokowi berubah pandangan dan menerima amanah konstitusi baru yang memperpanjang jabatan presiden.

"Di titik tertentu bahasa Pak Jokowi sangat bersayap."