Tribun

Ada Kepala Sekolah Punya Harta Rp 1,6 Triliun, KPK Buka Suara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait harta kekayaan yang dimiliki Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang Nurhali.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ada Kepala Sekolah Punya Harta Rp 1,6 Triliun, KPK Buka Suara
TribunJakarta.com
Kepala SMKN 5 Tangerang, Nurhali, saat diwawancarai di kantornya, Senin (13/9/2021). Harta Nurhali berdasarkan LHKP fantastis sebesar Rp 1.6 triliun, selisih Rp 1 trilunan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Terlepas dari wajar tidaknya harta Nurhali yang dilaporkan, KPK mengingatkan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya.

Ditekankan Ipi, pelaporan harta kekayaan merupakan instrumen penting mencegah korupsi.

"KPK mengimbau penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya secara periodik dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan kejujuran," ujar Ipi.

Ipi memaparkan, sesuai UU Nomor 28 tahun 1999 yang merupakan wajib lapor LHKPN adalah penyelenggara negara yang diwajibkan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya.

Secara limitatif, disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai PN, yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat negara lain yang dimaksud merupakan perluasan wajib lapor yang dasarnya ditetapkan oleh instansi masing-masing dengan mengeluarkan aturan internal.

Karena jabatannya tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan UU, maka ada mekanisme yang diatur terpisah oleh Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

Nurhali selaku kepala sekolah menjadi pejabat yang wajib melaporkan hartanya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

"Dalam aturan itu ditetapkan siapa saja yang merupakan wajib lapor. Salah satunya, yaitu Kepala Sekolah (SMA/SMK/SKH) sebagai salah satu Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Banten," ujar Ipi.
 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas