Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ada Kepala Sekolah Punya Harta Rp 1,6 Triliun, KPK Buka Suara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait harta kekayaan yang dimiliki Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang Nurhali.

Ada Kepala Sekolah Punya Harta Rp 1,6 Triliun, KPK Buka Suara
TribunJakarta.com
Kepala SMKN 5 Tangerang, Nurhali, saat diwawancarai di kantornya, Senin (13/9/2021). Harta Nurhali berdasarkan LHKP fantastis sebesar Rp 1.6 triliun, selisih Rp 1 trilunan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait harta kekayaan yang dimiliki Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang Nurhali.

Nurhali sebagaimana diketahui berada dalam jajaran 10 pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Nurhali yang berada di posisi ketujuh, berdasarkan LHKPN yang disetorkannya kepada KPK pada 17 Februari 2021 lalu tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp1.601.972.500.000 atau Rp1,6 triliun lebih dan hanya memiliki utang sebesar Rp46.000.000 saja.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan, besar kecilnya harta yang dilaporkan penyelenggara negara dalam LHKPN bukan ukuran harta tersebut terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Besar atau kecilnya nilai harta yang dilaporkan tidak dapat dijadikan ukuran atau indikator bahwa harta tersebut terkait atau tidak terkait tindak pidana korupsi," ujar Ipi Maryati lewat keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Kepsek Tajir Nurhali Punya Harta Capai Rp 1,6 Triliun: Itu Warisan Mertua, Bukan Punya Saya

Plt jubir bidang pencegahan ini mengatakan, LHKPN merupakan self-assessment atau penilaian sendiri pejabat yang bersangkutan.

LHKPN itu diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara atau wajib lapor kepada KPK melalui situs eLHKPN.

Dikatakannya, untuk menilai kewajaran harta yang disampaikan penyelenggara negara, KPK dapat melakukan pemerisaan lebih lanjut.

"Salah satunya dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dan analisis kesesuaian profil penyelenggara negara," kata Ipi.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas