TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 20 September 2021 mendatang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/9/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyempatkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang mayoritas menanyakan soal kapan PPKM akan berakhir.

Luhut menegaskan, baik PPKM Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali, akan terus diberlakukan atau diperpanjang hingga nanti kasus konfirmasi bisa ditekan.

Baca juga: PPKM Berhasil Turunkan Level Asesmen Provinsi di Luar Jawa-Bali

Menurut Luhut, perpanjangan PPKM ini dilakukan agar Indonesia tidak mengulangi kejadian yang sama terkait adanya gelombang kenaikan Covid-19 yang sebelumnya pernah terjadi.

Selain itu, perpanjangan PPKM di Jawa-Bali ini akan disertai evaluasi di setiap minggunya.

"Pemerintah sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang, kapan PPKM Level Jawa-Bali akan terus diberlakukan. Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh Jawa-Bali."

"Nanti saya kira Pak Airlangga menyampaikan di luar Jawa-Bali akan sama. Melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulangi kejadian yang sama di kemudian hari," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: FAKTA Perpanjangan PPKM Jawa-Bali hingga 20 September, Tiga Kab/Kota Masih Level 4, Bioskop Dibuka

Lebih lanjut, Luhut menuturkan PPKM adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk memonitor mobilitas masyarakat.

Pasalnya, jika tidak ada PPKM, ditakutkan akan kembali terjadi gelombang Covid-19 seperti sebelumnya.

Bahkan, Luhut mengaku pihaknya telah melihat pengalaman soal kenaikan kasus Covid-19 di berbagai negara.

Baca juga: Aturan Baru Pelonggaran dan Pengetatan PPKM: Bioskop Dibuka hingga Ganjil Genap di Daerah Wisata

Untuk itu, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan negara lain.

"Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara."

"Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan dari berbagai negara lain," ungkap Luhut.

Baca juga: Pemerintah Masukkan Cakupan Vaksinasi ke Dalam Indikator Penentuan Level PPKM di Jawa-Bali