RDP dengan Komisi I DPR RI, Sekretaris Bakamla Beberkan 4 Poin Roadmap Penguatan Kelembagaan
Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S Irawan menyampaikan empat poin tentang roadmap penguatan Bakamla saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada Senin (13/9/2021).
Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan empat aspek yang dipaparkan Irawan yaitu aspek legislasi, kebijakan dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla.
Irawan, kata Wisnu, menjelaskan bahwa Bakamla saat ini tengah mendorong peranannya dalam mensinergikan patroli dan sistem informasi maritim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Untuk mewujudkannya maka Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya.
"Sestama Bakamla RI juga mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal patroli berbagai jenis yang tentu tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone," kata Wisnu dalam keterangan resmi Bakamla RI, Senin (13/9/2021).
Baca juga: Penjaga Pantai Jepang Latihan Dengan Bakamla Indonesia Lewat Online
Irawan, kata Wisnu, menyampaikan bahwa pengamatan udara dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli.
Hal tersebut dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya di antaranya di laut Natuna Utara.
"Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE dengan Vietnam sehingga kerap kapal-kapal ikan Vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI," kata Wisnu.
RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang dihadiri anggota DPR dari 9 Fraksi.
Turut hadir pula mendampingi Sestama Bakamla sejumlah pejabat utama dalam jajaran eselon 2 Bakamla.
