Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Soroti Maraknya Konflik Tanah, Komisi II DPR: Harus Ada Kepastian Hukum Tanah untuk Rakyat

Junimart Girsang, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Riau, segera melakukan pengukuran ulang atas luasan tanah yang diterima oleh para

Soroti Maraknya Konflik Tanah, Komisi II DPR: Harus Ada Kepastian Hukum Tanah untuk Rakyat
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Junimart Girsang 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Riau, segera melakukan pengukuran ulang atas luasan tanah yang diterima oleh para pemenang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) hingga Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Hal itu merespons banyaknya konflik horizontal yang terjadi di Provinsi Riau.

"Untuk menghindari konflik horizontal dengan masyarakat, BPN harus melakukan pengukuran ulang terhadap luasan tanah yang mendapatkan HGU, HGB, HPL dan HTI karena disinyalir terdapat pemakaian lahan melebihi aturan yang diberikan," ujar Junimart kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Ditegaskannya, BPN juga harus turut meninjau keberadaan dari kebun Plasma yang didirikan para pemilik hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit.

"Plasma-plasma juga harus ditinjau tentang keberadaannya," ucapnya.

Menurut legislator PDI Perjuangan itu, desakan tersebut disampaikannya dengan tujuan agar ada kepastian hukum yang diterima rakyat, bahwa tanah untuk rakyat.

Sekalipun tanah tersebut boleh dikelola oleh pemilik HGU, HGB, HPL dan HTI, tetapi sepenuhnya pengelolaan itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Pengamat: Ada Makna Politis soal Konflik Tanah Rocky Gerung dan Sentul City di Bojong Koneng

"Harus ada kepastian hukum. Tanah untuk rakyat, tanah diperbolehkan untuk dikelola, diusahai oleh pengusaha untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanah pasal 33 UUD 1945," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Selain itu, Junimart juga menyoroti terkait hak dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Kabupaten/Kota, dalam menetapkan obyek tanah redistribusi atau “tanah redis“, yaitu tanah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah /BPN sebagai obyek Landreform.

Diharapkannya melalui kekuasaan atas redis itu, kedepan pemerintah harus lebih tegas memberikan aturan dan sanksi kepada para penerima HGU, HGB, HPL dan HTI yang hanya memanfaatkan haknya untuk kepentingan perbankan semata.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas