BMKG di hulu harus bekerjasama dengan lembaga lain yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), ESDM atau Vulkanologi, dan BPPT.

"Karena sumberdata dan informasinya dari BMKG kemudian diteruskan ke hilir atau kultur, yang meliputi BNPB, BPBD, Kominfo, TNI, Polri dan lainnya," jelasnya.

Baca juga: Indonesia Tangguh dan Tanggap Bencana Jika Punya Strategi Inovasi Teknologi yang Tepat

Kemudian menjadi persoalan adalah, kata Dwikorita, rantai informasi terputus di BPBD sehingga tidak tersampaikan ke masyarakat.

"Contohnya di Palu, Informasi sudah sampai ke BPBD namun petugas yang menerima itu tidak ada dikarenakan saat gempa petugasnya meninggalkan tempat itu, sehinga tidak ada yang menekan tombol sirine peringatan," ucapnya.

Ia menambahkan, BMKG sampai saat terus berupaya dalam mewujudkan mitigasi tsunami agar masyarakat selamat dari bencana gempa maupun tsunami.

"Yaitu dengan terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat mengenai peta bahaya dan peta evakuasi bencana, membangun struktur tahan tsunami," katanya.

Selain itu, BMKG juga terus melakuikan perbaikan peringatan dini bencana, menyediakan sirine tsunami, rambu evakuasi dan langkah evakuasi mandiri serta menyediakan hutan pantai.

"Dan moda disimenasi yang memungkinkan pengiriman informasi peringatan dini langsung melaui handphone secara rela time," ujarnya.