Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

TWK Maladministrasi, Ombudsman Kaget Pertama Kalinya Ada Pihak Terlapor Ajukan Keberatan

Dalam sejarah perjalanan Ombudsman, hanya di kasus TWK, pertama kalinya pihak terlapor menyampaikan keberatan.

TWK Maladministrasi, Ombudsman Kaget Pertama Kalinya Ada Pihak Terlapor Ajukan Keberatan
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak hasil temuan dari Ombudsman Indonesia (RI) yang menyatakan TWK maladministrasi. 

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan seharusnya KPK dan BKN melakukan tindakan korektif, setelah tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman RI.

Namun bukan tindakan korektif yang dilakukan atau melakukan perbaikan, malah ada keberatan dari KPK dan BKN.

“Saya sampaikan, dalam sejarah perjalanan ombudsman, inilah pertama kalinya dimana pihak terlapor menyampaikan keberatan. Baru pada kasus ini,” kata Robert di dialog yang dilakukan ICW pada Minggu (19/9/2021).

Baca juga: Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lolos TWK, Begini Cuitan Fahri Hamzah di Media Sosial

Robert mengatakan ruang untuk menyampaikan catatan dan keberatan memang dipersiapkan oleh Ombudsman sebagai hak prosedural bagi para pihak, termasuk pihak terlapor.

Namun baru kali ini pihaknya menerima keberatan dari pihak terlapor.

Robert menjelaskan dalam konstruksi ombudsman, pihak pelapor itu biasanya berada di posisi korban yang akan menyatakan keberatan jika hasil temuan ombudsman menyatakan tidak ada maladministrasi.

Namun dalam kasus TWK pegawai KPK, pihak terlapor justru yang menyatakan keberatan, yang mana KPK dan BKN merupakan pihak terlapor.

“Kami juga kaget terus terang. Meskipun ruangnya kita siapkan untuk hak prosedural tersebut. Tapi kami kaget karena KPK dan BKN menggunakan itu, dimana posisi mereka adalah pihak terlapor. Tapi oke, kita hormati itu,” lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Ogah Campuri Kasus TWK, Akademisi: Saat Diminta Jadi Saksi Nikah Influencer Langsung Bergegas

Setelah keberatan itu diterima, Ombudsman RI segera melakukan resolusi monitoring untuk merespon sekaligus menindaklanjuti.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas