Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng bercerita, ada sejumlah pihak yang berupaya mengintervensi selama menginvestigasi persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia ungkapkan kala menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk 'September Kelabu di KPK: Akhir Nasib Pemberantasan Korupsi?' yang disiarkan melalui saluran YouTube Sahabat ICW pada Minggu (19/9/2021).

Namun, Robert tak menjelaskan secara detail pihak yang mencoba mendekatinya atau menekannya. Tetapi, dia mengenal orang tersebut.

Baca juga: Ombudsman Sebut Presiden Tak Bisa Abaikan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

“Yang melakukan ya orang-orang sekitar kita juga, yang kita semua bisa petakan secara sangat jelas,” kata Robert.

Robert membeberkan, intervensi itu mulai dari sekedar pendekatan, hingga bentuk-bentuk tekanan.

“Dari hal yang paling sederhana melakukan pendekatan, sampai pada sesuatu yang bersifat tekanan dan sebagainya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ogah Campuri Kasus TWK, Akademisi: Saat Diminta Jadi Saksi Nikah Influencer Langsung Bergegas

Robert menilai, adanya tekanan itu menyadarkannya bahwa TWK bukan hanya sekedar masalah kepegawaian.

Akan tetapi, juga menyangkut pihak-pihak dengan pengaruh politik yang besar menyingkirkan beberapa pegawai KPK.

Robert menuturkan, sejak awal Ombudsman RI mengambil perspektif bahwa permasalahan TWM bukan sekadar mengenai KPK.

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Masih Berwenang Menyelesaikan Persoalan TWK KPK

Melainkan mengani simbol harapan publik tentang lembaga pemberantasan korupsi yang bisa mengawasi segelintir orang berkuasa.

“Isu TWK bukan sekedar masalah administrasi kepegawaian, ini adalah isu penting yang perlu dilihat dalam konteks masa depan negara terkait dengan praktek ekonomi politik dan perbaikan tata kelola,” tutur Robert.

Dalam laporan akhir hasil penyampaian (LAHP) Ombudsman RI, menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK.

Proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021.

Baca juga: Dukungan atas Keputusan KPK Berhentikan 57 Pegawai yang Tak Lulus TWK

Ombudsman juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021.

Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.

Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.

Adapun lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB.

Ombudsman mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemenkumham.