Kekerasan Terhadap Nakes di Papua, FSK Desak Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta
Peristiwa penyerangan Puskesmas Kiwirok dan rentetan kekerasan sebelumnya tidak dapat dilihat sebagai kejahatan kriminal biasa.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) menyesalkan aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Papua, yang mengakibatkan seorang tenaga kesehatan (nakes) meninggal dan dua nakes perempuan lainnya juga mengalami kekerasan seksual.
"Kekerasan terhadap nakes tersebut amat disesalkan terutama di saat masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Papua khususnya sangat membutuhkan tenaga kesehatan, terutama dalam menghadapi pandemi," kata anggota pengarah FSK Nursyahbani Katjasungkana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/9/2021).
Peristiwa penyerangan Puskesmas Kiwirok dan rentetan kekerasan sebelumnya tidak dapat dilihat sebagai kejahatan kriminal biasa.
FSK berharap pemerintah pusat dan pemda Papua mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan pada tempat-tempat pelayanan publik yang esensial seperti Puskesmas, RS, ataupun praktek dokter serta tempat layanan publik lainnya.
Baca juga: Komnas Perempuan Minta Polri Usut Tuntas Kasus Meninggalnya Nakes Suster Gabriella di Papua
“Kami mendorong dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut kekerasan di Kiwirok tersebut. Sebabnya, awal mula peristiwanya masih samar sehingga harus terjawab tuntas. Ada dugaan aksi pembakaran itu pecah setelah adanya baku tembak antara KKB dengan apparat” imbuh Nursyahbani.
Baca juga: Menteri PPPA Kecam Penyerangan Nakes dan Guru di Papua
Nursyahbani menambahkan, laporan TPF nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat bersama pemda Papua untuk membuka kembali dialog antara Jakarta dan Papua demi menyelesaikan persoalan Papua.
Baca juga: Kirim Surat Minta Jaminan Keamanan Nakes, IDI Belum Terima Jawaban dari Gubernur Papua
Menurutnya, TPF penting untuk menghindari segala macam spekulasi yang menimbulkan misleading information and action atas kekerasan tersebut.
TPF bisa dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, perguruan tinggi, kelompok independen, dan LSM Papua serta Komnas HAM/perwakilan Papua dan Komnas Perempuan.
Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi sampai dengan kekerasan yang terjadi terhadap nakes/puskesmas Kiwirok ini.
Sementara itu Pengurus bidang media dan komunikasi FSK, Hani Fibianti menegaskan, aksi kekerasan KKB terhadap nakes. apapun alasannya tidak dapat ditolerir apalagi di situasi pandemi.
FSK berdiri di belakang Nakes sebagai ujung tombak dalam penanganan covid-19 di Tanah Air dan mendukung semua upaya penegakan keadilan dan keamanan.
Baca juga: Pasca Penembakan di Puskesmas Kiwirok, IDI Papua Berharap Pemerintah Jamin Keamanan Nakes
Ia menambahkan pada saat kondisi seperti ini, situasi kondusif dan persuasif harus dilakukan oleh semua pihak termasuk masyarakat agar berbagai tindakan promotif, preventif maupun kuratif yang dilakukan nakes dan semua pihak terkait penanganan covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik.
“Kami mendukung semua tindakan berdasarkan hukum yang tidak memihak yang dilakukan Pemerintah dan aparat agar peristiwa ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
FSK mendukung Pemerintah dan aparat segera menyelesaikan kejadian ini dengan penegakan hukum yang tidak memihak serta melindungi dan mendukung nakes di manapun bertugas.
“Yang terpenting lagi adalah kita masyarakat berdiri di belakang nakes untuk mendukung semua kegiatan mereka. Ini penting bagi nakes untuk mereka tidak merasa sendiri dalam pengentasan pandemi ini. Perang kita adalah melawan covid dan bukan sesama bangsa Indonesia,” tutupnya.