PDIP Ancam Kader Curi Start, Siapkan Sanksi Jika Terlibat Deklarasi Capres
PDI Perjuangan (PDIP) mengancam menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang ikut terlibat dalam deklarasi calon presiden.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengancam menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang ikut terlibat dalam deklarasi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024 sebelum DPP PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, manakala ada kader partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan deklarasi calon sebelum partai menetapkan, maka partai akan menjatuhkan sanksi disiplin.
”Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," kata Hasto dalam keterangan resminya, Selasa (21/9).
Hasto menekankan penentuan Capres-Cawapres 2024 yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih itu adalah hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Erick Thohir Didorong-dorong Maju di Pilpres 2024 Bareng Ganjar Pranowo
PDIP telah memberikan kewenangan dan mandat terkait penetapan Capres dan Cawapres 2024 kepada Megawati berdasarkan hasil Kongres V PDIP yang digelar pada 2019 lalu. Menurut Hasto, partai yakin Megawati akan memilih calon pemimpin yang tepat.
Ia berkaca pengalaman PDIP saat Megawati memutuskan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, di mana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat kongres partai, dan terbukti beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," kata Hasto. "Atas dasar hal tersebut, terkait pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar," imbuhnya.
Ketimbang memikirkan Capres dan Cawapres, Hasto meminta kader PDIP untuk fokus menangani pandemi Covid-19. Ia juga menyinggung tahapan Pemilu 2024 yang saat ini masih dibahas antara DPR, Pemerintah, dan KPU.
”Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pascapenetapan secara resmi pasangan calon dari partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," kata Hasto.
Hasto menambahkan partainya berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pileg dan pilpres sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu. Saat ini, tahapan pemilu memerhatikan berbagai hal terkait pandemi corona dengan seluruh dampaknya menjadi konsideran penting dalam penyusunan tahapan pemilu.
”Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia,” kata Hasto.
”Seluruh tahapan dirancang guna meningkatkan kualitas pemilu, namun juga memerhatikan aspek perencanaan agar pemilu dirancang dengan biaya pemilu yang serendah-rendahnya, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah saat ini yang sedang difokuskan pada upaya menangani pandemi," ucapnya.
Belakangan ini memang banyak elemen masyarakat yang mengatasnamakan relawan menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo.
Di antaranya relawan ‘Sahabat Ganjar; yang melakukan deklarasi mendukung Ganjar untuk maju sebagai calon presiden 2024 di 17 negara. Deklarasi relawan 'Sahabat Ganjar' itu masif digelar untuk suksesi 2024. Teranyar mereka deklarasi di 17 negara dan 51 kota secara virtual.
Selain 'Sahabat Ganjar', relawan Jokowi Mania (JoMan) juga sudah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
Meski kini ada ancaman sanksi disiplin dari DPP PDIP, Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer mengaku tak bakal berhenti mendukung Ganjar.
”Sikap dukungan kami ke Mas Ganjar sedikit pun kami rasa tidak berubah. Ini tekad bulat kami ini sebuah pilihan yang kami pertanggungjawabkan," kata pria yang akrab disapa Noel itu.
Noel menyebut sikap PDIP adalah urusan internal partai. Dia menegaskan JoMan tidak terkait partai apapun sehingga berhak mendukung Ganjar.
"Kami bukan kelompok partisan juga kami bukan kader partai. Kalau pun kader partai, mereka juga punya hak menentukan bangsa ini, kemudian memimpin bangsa ini ke depan," ujar Noel.
Noel berharap PDIP tidak negatif menanggapi dukungan mereka terhadap Ganjar. Noel menyebut gelombang dukungan untuk Ganjar bakal terus bertambah.
"Kami tegaskan sekali lagi dukungan ini tidak akan ada yang mampu menghentikan bentuk partai ataupun entitas lainnya. Gerakan mendukung Mas Ganjar ini tidak akan ada yang mampu menghentikan karena ini adalah gelombang dukungan yang dikehendaki oleh keinginan perubahan itu sendiri. Ini keinginan sejarah yang tidak bisa siapa pun menghentikannya," ujarnya.(tribun network/yud/dod)