TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kompolnas meminta aparat kepolisian RI bertanggung jawab seusai Muhammad Kece dianiaya oleh Irjen Napoleon Bonaparte di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Kompolnas menyayangkan terjadinya kekerasan yang dilakukan saudara NB dan kawan-kawan di Rutan Bareskrim. Oleh karena itu, Kompolnas dorong Polri utuk bertanggungjawab," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Kamis (23/9/2021).

Polri, kata Poengky, harus tanggung jawab untuk mengobati luka-luka yang diderita oleh M Kece akibat adanya penganiayaan tersebut. 

Selain itu, Polri juga diminta untuk menindak terduga pelaku yaitu Irjen Napoleon secara professional dan transparan.

"Kompolnas berharap pemeriksaan bisa dilakukan secara profesional, transparan dan berkeadilan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Poengky juga meminta petugas penjaga Rutan Bareskrim Polri juga harus bertanggung jawab lantaran tidak mengawasi adanya kekerasan di Rutan Bareskrim Polri.

Baca juga: Bareskrim Ungkap Irjen Napoleon Masih Belum Berstatus Tersangka Kasus Penganiayaan M Kece

Sebaliknya, ia meminta Polri menambah sistem keamanan di dalam sel Bareskrim Polri.

Satu di antaranya dengan menambah kamera CCTV yang bisa menjangkau ke berbagai sudut ruangan.

"Kompolnas juga berharap sistem pengaman di sel atau ruang tahanan Bareskrim Polri ini diperketat, termasuk juga melakukan katakana pemasangan CCTV, menjangkau semua sudut," jelas dia.

Lebih lanjut, ia mengharapkan peningkatan patroli rutin oleh anggota di Rutan Bareskrim Polri.

Poengky juga berharap kepada penjaga tahanan agar tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya

"Misalnya, ada seorang (tahanan) yang berpangkat lebih tinggi, seperti saudara NB, sementara para penjaga ini pangkatnya rencah, bintara, dibandingkan jenderal jauh. Tapi karena yang berangkutan ini tahanan, dan petugas tahanan ini ditugaskan untuk menjaga tahanan maka harus bisa menjaga sebaik-baiknya," jelasnya.

Kompolnas juga mendukung upaya Polri untuk melakukan isolasi terhadap Irjen Napoleon Bonaparte untuk dapat meredam konflik di dalam Rutan Bareskrim Polri.

Hal ini juga untuk menghindari adanya hambatan penyidikan.