Tribun

Sidang Gugatan Praperadilan MAKI ke KPK Kembali Digelar Senin Depan

Sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengagendakan pembacaan kesimpulan

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Choirul Arifin
Sidang Gugatan Praperadilan MAKI ke KPK Kembali Digelar Senin Depan
screenshot
Koordinator MAKI Boyamin Saiman 

"Ada 9 dokumen, ada beberapa intinya ada surat SPDP dari kejaksaan agung dan Bareskrim terkait dengan dimulainya penyidikan atas nama Djoko Tjandra dan Pinangki," kata Kristianto.

Dia menjabarkan fungsi dan tanggung jawab dari KPK dalam perkara ini, kata dia, lembaga antirasuah itu hanya bertugas sebagai supervisi bukan penyidik.

Sedangkan penyidikan dilakukan oleh penegak hukum lain dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri.

"Bukti-bukti administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim dan kejaksaan agung atas nama Djoko Tjandra dan Pinangki begitu, karena kami melaksanakan fungsi koordinasi supervisi kami diberikan beberapa tembusan surat tersebut yang kami sampaikan (dipersidangan)," tutur Kristianto.

"Ini maksudnya untuk menguatkan dalil kami bahwa dalam penyidikan atas nama Pinangki dan Djoko Tjandra itu memang kami melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi," tukasnya.

Sementara pada sidang sebelumnya, Rabu (22/9/2021), pihak pemohon dalam hal ini MAKI bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) juga telah menyerahkan dokumen atau bukti di persidangan.

"Dari pihak MAKI dan LP3HI megajukan bukti tertulis saja dan jawaban dari KPK. Surat menyurat terkait dengan pengajuan MAKI soal King Maker dan berita dari media," kata Kurniawan Wakil Ketua LP3HI usai persidangan.

Bukti itu diserahkan oleh Kurniawan kepada Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan pihak pemohon dalam hal ini KPK.

Kurniawan mengatakan, dokumen atau bukti yang diserahkan itu sekaligus sebagai upaya untuk pihaknya mendesak KPK dalam mengusut sosok King Maker dalam perkara tersebut.

"Karena sebenarnya dokumen keputusan apa yang menjadi alasan (penyidikan King Maker) untuk dihentikan supervisi nya itu kan sebenernya ada di pihak termohon (KPK) kita mendalilkan bahwa kita sudah mengajukan kemudian dihentkan seperti itu," katanya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas