TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Khoirizi bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi Esham Altsaqafi di Jakarta pada Rabu (22/9/2021).

Usai pertemuan Khoirizi berharap jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.

"Kami berharap pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspen dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci," ujar Khoirizi melalui keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik. Jemaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti prokes yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

"Ada lima negara pengirim jemaah umrah terbanyak, yaitu Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir, yang belum bisa mengirimkan jemaah umrahnya. Kami berharap jemaah umrah Indonesia diprioritaskan untuk bisa segera diberangkatkan," ungkap Khoirizi.

Sementara itu, Dubes Arab Saudi Esham Altsaqafi kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah.

Menurutnya, pengaturan dilakukan semata dalam rangka mengatasi pandemi. Apalagi, hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik.

Esham mengaku baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai.

Menurutnya, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi.

Dubes Arab Saudi menambahkan, meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka sejak Muharam 1443H untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi, hanya sekitar 1.000 - 1.500 orang.

Dia mengatakan hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang sangat ketat, demi mencegah penyebaran virus corona.

Dalam pertemuan ini turut hadir, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsih, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Silviana.

Baca juga: Temui Dubes Arab Saudi, Kemenag Harap Penangguhan Keberangkatan Umrah Indonesia Dicabut

Pemerintah Republik Indonesia (RI) juga sudah meminta otoritas Arab Saudi melakukan peninjauan kembali terkait kebijakan, vaksin, umrah dan hal lainnya untuk warga negara Indonesia (WNI).

Melalui Menteri luar negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi, Indonesia membujuk otoritas Arab Saudi melakukan peninjauan kembali lewat data-data penurunan covid-19 di RI.

Hal itu Menlu Retno sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Menlu Saudi Faisal Bin Farhan Al-Saud di sela-sela pertemuan sidang majelis umum (SMU) PBB ke-76 pada Selasa (21/9/2021) di New York.

"Saya sampaikan mengenai data dan situasi covid di Indonesia yang sudah sangat menurun dan mengharapkan kiranya data-data tersebut digunakan otoritas Saudi dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umrah dan lain-lain," kata Menlu.

Menlu menekankan kembali pentingnya otoritas Saudi memperhatikan Emergency Used Listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menurutnya EUL harus menjadi rujukan kebijakan otoritas Saudi soal vaksin.

"Pada saat berbicara mengenai vaksin kembali saya menekankan mengenai pentingnya EUL dari WHO dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait vaksin," ujarnya.

Kedua Menlu juga membahas situasi di Afghanistan. Indonesia dan Arab Saudi sepakat melanjutkan koordinasi dengan organisasi kerja sama Islam (OKI) dalam menyikapi perkembangan di Afghanistan.

"Kita juga membahas perkembangan di Afghanistan dan akan melanjutkan bersama-sama koordinasi dengan OKI dalam mensikapi perkembangan di Afghanistan saat ini," ujarnya.(Tribun Network/fah/ras/wly)